:
Oleh Tri Antoro, Selasa, 11 Desember 2018 | 22:30 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 348
Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit sebanyak 2400 Rumah Sakit (RS) untuk mencari penyebab defisit BPJS Kesehatan setiap tahunnya.
"Saya minta audit keseluruhan ke 2400 RS di Indonesia. Saya ingin tahu tata kelola manajemen," ujar Sri Mulyani ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut dia, beberapa waktu lalu pemerintah telah menggelontorkan Rp4,99 triliun untuk mengatasi defisit, namun masih belum cukup. Audit diperlukan sebagai upaya internal pemerintah dalam mencari faktor utama yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai angka triliunan selama bertahun-tahun.
"Kita koordinasi di internal pemerintah mencari faktor fundamental defisit," katanya.
Terdapat metode menghitung yang perlu direkonsiliasi dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan. BPKP dapat melakukan hal itu, sehingga bisa mengetahui permasalahan yang membuat kekurangan membayar sejumlah RS.
Atas dasar audit BPKP itulah, tambah Menkeu, pihaknya akan mengeluarkan anggaran untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Kemudian, sebagai masukan dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan mengeluarkan anggaran pada lembaga penjamin kesehatan tersebut.
"Kami memutuskan dari review BPKP mencairkan Rp5,26 triliun," katanya.
