:
Oleh MC KAB RAJA AMPAT, Jumat, 12 Oktober 2018 | 10:03 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 1K
Raja Ampat, InfoPublik - Perwakilan Tim Seratus masyarakat Salawati Selatan, Kabupaten Sorong mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat, Rabu (10/10).
Kehadiran pewakilan Tim Seratus masyarakat Salawati Selatan, Kabupaten Sorong di DPRD Raja Ampat tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar wilayah Salawati Selatan tersebut masuk ke Kabupaten Raja Ampat.
“Kami meminta agar DPRD dan Pemkab meninjau dan mengkaji ulang tapal-tapal batas wilayah antara Raja Ampat dengan Kabupaten Sorong serta menfasilitasi kami untuk temui Gubernur Papua Barat terkait tapal-tapal batas itu sdehingga wilayah Pulau Salawati seutuhnya bisa bergabung ke Pemda Raja Ampat,” ujar Perwakilan Masyarakat Salawati Selatan, Bahrun Umalelen dalam pertemuan tersebut.
Bahrun mengakui secara sosial budaya, masyarakat Salawati Selatan tidak bisa terlepas dari Kabupaten Raja Ampat sebab wilayah Salawati Selatan yang selama ini dibawah administrasi pemerintahan kabupaten Sorong memiliki hubungan sosial budaya dengan masyarakat Raja Ampat, baik dari suku, budaya dan bahasa.
Bahrun mengakui suku asli yang mendiami Salawati Selatan adalah suku Maya Raja Ampat. Bahkan dikatakannya bahasa yang digunakan mayarakat Salawati Selatan, khususnya di Sailolop adalah bahasa yang sama digunakan suku maya Raja Ampat.
Pulau Salawati adalah salah satu dari empat pulau besar di Raja Ampat, antara lain Waigeo, Bantanta, Misool dan Salawati. Namun pada pemekaran tahun 2002, sebagain wilayah Pulau Salawati atau Salawati Selatan masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong. Hal ini juga yang mendorong masyarakat Salawati Selatan untuk meminta bergabung ke Raja Ampat karena secara sejarah dan budaya mereka tak terpisahkan dari masyarakat Raja Ampat yang mendiami empat pulau besar di Raja Ampat.
Bahrun melanjutkan kurangnya perhatian Pemkab Sorong membuat masyarakat Salawati Selatan ingin bergabung ke Raja Ampat.
"Sejak 2003 kami gabung ke Kabsor, kampung tetap begitu aja tidak ada perhatian. Di tempat lain urus KTP gratis, tapi kami harus keluarkan uang transportasi senilai Rp. 1 juta dari Sailolop ke Kabsor. Jadi kami sudah bosan menderita dan harus gabung ke Raja Ampat, ini adalah Harga Mati, tidak ada tawaran lain", pungkasnya.
Kedatangan masyarakat Salawati Selatan diterima Anggota DPRD Raja Ampat, H. Abbas Umlati. Dirinya mengaku siap menapung dan melanjutkan aspirasi tersebut. Dirinya pun mengaku bahwa Salawati Selatan harus kembali bergabung ke Raja Ampat.
"Saya sudah pegang peta dokumen tentang Raja Ampat. Kedua dokumen akan mendukung pengembalian Salawati tinggal keinginan dari masyarakat. Sekarang kami berikan waktu dua minggu kepada masyarakat berpikir, bila sudah ada keinginan penuh maka kami turun kesana, agar 2019 kembali ke Raja Ampat", urainya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Malamoi Kepulauan, Bram Klasin minta agar dewat adat Malamoi Kota maupun Kabsor ikut mendukung keinginan dari rakyat Salawati Selatan tersebut bergabung ke Raja Ampat. Maka suka tak suka harus memberikan waktu, juga peluang kepada masyarakat Salawati gabung ke Raja Ampat.
"Harus kita akui, Salawati tidak bisa dibagi dan tidak bisa dipisahkan dari wilayah Raja Ampat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabsor harus kerja sama dengan Raja Ampat. Begitu pula anggota DPRD Kabsor dengan DPRD Raja Ampat, harus bersatu dan dapat menyetujui isi kesepakatan rakyat untuk gabung ke Raja Ampat,” ajaknya.
Selain Abbas Umlati, kedatangan masyarakat Salawati Selatan tersebut juga diterima sejumlah anggota DPRD Raja Ampat dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemda Raja Ampat. (Petrus Rabu/MC Raja Ampat/Eyv)
