Evaluasi Efektivitas Dana Otsus Harus Terukur

:


Oleh Tri Antoro, Selasa, 11 Desember 2018 | 19:32 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 318


Jakarta, InfoPublik - Evaluasi efektivitas dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu dilakukan secara terukur oleh instansi pemerintah, agar anggaran yang digelontorkan dapat membawa kesejahteraan bagi penduduk di sana.

"Harus ada evaluasi yang terukur khususnya terkait dampak dari alokasi penggunaan dana Otsus," ujar Anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus dan Keistimewaan DPR RI Robert Joppy Kardinal di DPR RI, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurutnya, evaluasi dana Otsus harus dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh instansi pemerintah terkait. Tujuannya, memastikan anggaran itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua yang ada di pesisir hingga pegunungan.

"Kita evaluasi dana tersebut sehingga bisa mensejahterakan rakyat Papua yg ada di gunung dan lain-lain," katanya.

Evaluasi diatas dapat dilakukan secara serentak oleh instansi negara terkait dari mulai Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga lainnya. Dengan cara membentuk tim gabungan dari masing-masing instansi untuk menghasilkan data yang tepat tentang penggunaan dana Otsus.

"Kementerian lembaga untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah pusat dapat membentuk tim lintas kementerian dan lembaga dalam memantaunya," imbuhnya.

Dana tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan antara lain memprioritaskan penduduk asli Papua menjadi Aparatur Sipil Negara, memberikan tunjangan cuti hamil bagi wanita asli Papua yang tengah hamil, dan pemberdayaan masyarakat dalam kesempatan mendapatkan kerja.

"Pemda wajib menanggung kebutuhan agar janin sehat perempuan asli Papua dengan memberikan cuti melahirkan," katanya.