Sistem Zonasi Pendidikan Haruslah Kebijakan Jangka Panjang

:


Oleh G. Suranto, Selasa, 11 Desember 2018 | 10:02 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 296


Jakarta, InfoPublik -  Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddian mengatakan, sistem zonasi pendidikan haruslah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang.

“Kalau mau melakukan restorasi sistem pendidikan, saya harap nanti ada keberlanjutan. Jangan 2019 berubah lagi, tetap persisten,” kata Hetifah dalam acara diskusi pendidikan “Menata Guru Melalui Sistem Zonasi Pendidikan” yang dilaksanakan di Kemendikbud, Senin (10/12).

Disebutkan, dalam menerapkan sistem zonasi terutama dalam distribusi guru, diperlukan adanya ketegasan dan payung hukumnya, sehingga tidak ada lagi yang menolak rotasi dengan alasan kedekatan dengan pejabat, dan lain sebagainya. Untuk itu, harus ada aturan yang jelas yang mengatur tentang sistem zonasi tersebut.

Sementara itu, praktisi pendidikan dan Dewan Pendidikan Jakarta Timur, Robertus Budi Setiono dalam kesempatan tersebut menyampaikan, terkait zonasi sistem pendidikan ini, kalau sekolah swasta diikutsertakan  ada plus minus.

Plusnya, kalau  swasta di daerah sekolahnya yang cukup mampu akan menguntungkan, tapi kalau di sekolah kurang mampu akan kolaps karena bersaing dengan sekolah negeri. “Harusnya perlahan-lahan, di negeri dulu, baru swasta,” tuturnya.

Disebutkan, ada beberapa sekolah favorit swasta yang punya niat berkontribusi untuk bangsa. “Di sekolah kami selalu ada peningkatan pendidikan, selalu ada program untuk memutakhirkan. Kami juga mencoba memberikan guru tidak hanya isi, tapi juga wacana  metodologi terutama pengajaran anak-anak  milenial dan zilenial yang berbeda dengan metode lama,” terangnya.

Menurutnya, mendidik guru juga tidak gampang, ketika diminta berubah ada resistensi. Kalau di sekolah semua guru sudah dilatih dan sharing pengalaman, mereka juga perlu yang lain. “Misalnya, saya coba  untuk  sharing dengan sekolah  lain di sekitar sekolah, itu bisa  jadi peningkatan kualitas guru di Jakarta Timur,” ucapnya.

“Kami sempat diminta kolaborasi dengan salah satu SMA negeri, karena swasta juga  butuh sharing. Kami sempat minta guru SMA N 21 agar belajar bahasa Inggris di sekolah kami, karena guru-guru  di sekolah kami cukup mampu,” terangnya.

Untuk itu, ia megajak agar zonasi ini sampai jadi, tapi jangan sampai yang baru itu menghilangkan policy sebelumnya, termasuk sinkronisasikan dengan kebijakan yang lainnya.  “Zonasi ini,  ayo sampai jadi, jangan sampai yang baru menghilangkan  policy sebelumnya, termasuk sinkronisasikan  dengan kebijakan lainnya,” ungkapnya.