:
Oleh MC Kabupaten Bone Bolango, Senin, 28 November 2016 | 20:50 WIB - Redaktur: Tobari - 628
Bone Bolango, InfoPublik – Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyatakan kekecewaannya terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2017 mendatang.
Pasalnya, Bupati Hamim Pou masih menemukan anggaran dalam RKA tersebut lebih banyak diarahkan pada belanja aparatur, terlebih membiayai honorarium kegiatan di masing-masing SKPD. Sementara untuk anggaran publik maupun untuk rakyat terlalu sedikit.
“Kalau begini cara kita menyusun anggaran, lalu bagaimana pemahaman dan rasa kecintaan kita terhadap rakyat Bone Bolango. Jika dalam penyusunan anggaran saja itu tidak tampak untuk rakyat,” tegas Bupati Hamim Pou pada apel kerja awal pekan di lapangan kantor Bupati, dan ditindaklanjuti pada rapat kerja di ruang Rapat Bupati, Senin (28/11).
Bupati Hamim Pou, yang turut didampingi Wabup Kilat Wartabone dan Sekda Ishak Ntoma, menegaskan, seharusnya dalam penyusunan anggaran seluruh SKPD harus menindaklanjuti dan menterjemahkan apa yang menjadi visi-misi kepala daerah itu dalam bentuk program dan kegiatan dimasing-masing SKPD.
Hamim pun minta kesungguhan seluruh SKPD dalam program dan kegiatan yang real, terutama anggaran untuk publik maupun rakyat Bone Bolango.
”Tidak boleh anggaran terlalu banyak untuk aparatur, sementara untuk rakyat hanya dapat sedikit. Coba kita harus ada idealisme, mendahulukan dan mengutamakan rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Bupati Hamim Pou memerintahkan Sekda, Kepala Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan perubahan-perubahan terhadap RKA seluruh SKPD.
Arahkan anggaran untuk belanja-belanja modal, seperti pembelian sapi, tambahan perbaikan rumah, sarana air bersih, beli tanah dan lain sebagainya.
Segera temukan angka yang cukup signifikan dan alihkan menjadi belanja modal untuk rakyat. Pak Sekda, Kepala Bappeda dan TAPD segera tindaklanjuti apa yang menjadi arahan ini.
Potong dan carikan anggaran di RKA SKPD yang sudah ada dan alihkan untuk belanja modal. ”Bahkan untuk menjadi contoh, potong perjalanan dinas luar daerah Bupati dan Wakil Bupati, termasuk perjalanan dinas dalam daerah dihilangkan saja untuk Bupati dan Wakil Bupati,” kata Bupati Hamim Pou.
Semua SKPD harus menurunkan dan mengurangi porsi anggarannya. Segera ditindaklanjuti dengan serius dimasing-masing SKPD. ”Saya minta dengan anggaran dan uang yang terbatas ini kita harus menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan jangan juga buat proyek yang sia-sia dan tidak ada gunanya,” kata Hamim Pou. (MC. Bone Bolango/Hms/Kadir/toeb)
