Dana Desa-ADD Harus Berkolerasi Pada Penurunan Angka Kemiskinan

:


Oleh MC Kabupaten Bone Bolango, Jumat, 14 Juli 2017 | 07:28 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 224


Bone Bolango, InfoPublik - Seiring adanya pengalokasian Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa  (ADD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini harus berkolerasi pada penurunan angka kemiskinan di desa terus menurun.

Penegasan ini disampaikan Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat memberikan arahan pada rapat koordinasi (Rakor) Pemerintah Kecamatan Botupingge tahun 2017 yang diikuti seluruh aparat desa se-Kecamatan Botupingge, bertempat di Aula Kantor Camat Botupingge, Kamis (13/7).

Bupati Hamim Pou pada kesempatan tersebut, meminta dan memerintahkan kepada seluruh aparat desa di Kecamatan Botupingge agar penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dan ADD harus berkolerasi pada dua hal, yakni penurunan angka kemisninan dan perbaikan layanan publik di desa.

“Dua hal itu yang saya minta dari bapak dan ibu kepala desa disini, yaitu kemiskinan harus turun, lalu pelayan publik semakin membaik di desa saudara-saudara,” tegasnya.

Penurunan angka kemisninan dan perbaikan layanan publik di desa, kata Bupati Hamim Pou, nantinya akan menjadi raport bagi para kepala desa yang sudah mau berakhir masa jabatannya dan ingin maju lagi di dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya.

“Jadi jika ke depan ada pemilihan kepala desa, maka saya akan melihat capaian dari dua hal tersebut. Kalau mau maju lagi, maka kinerjanya harus baik dan pekerjaannya harus bagus dengan dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dan membaiknya pelayanan publik di desanya,” ujar Bupati Hamim Pou.

Penurunan angka kemiskinan dan perbaikan layanan publik di desa, tegas Bupati Hamim Pou, juga menjadi salah satu instrumen dari kontrak kinerja para kepala desa dengan bupati.

“Ini menjadi salah satu instrumen untuk menilai kinerja apakah kepala desa tersebut, sebagai petahana yang ingin mau maju lagi di pemilihan kepala desa periode berikutnya, layak diberi rekomendasi atau tidak oleh kepala daerah,” ujar Bupati Hamim Pou.
Bupati Hamim Pou menyebutkan bahwa Kecamatan Botupingge saat ini masih memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 479 RTM.

“Sebanyak 479 RTM ini, kalau dihitung-hitung setiap desa dari sembilan desa di Kecamatan Botupingge mengeluarkan 15 RTM setiap tahunnya, maka ada 135 RTM yang ke luar dari RTM setiap tahun,” tandasnya.

Karena itulah, lanjut Bupati sengaja dia turun langsung berdiskusi dengan seluruh kepala desa dan aparat desa se Kecamatan Botupingge. Kenapa saya keliling bertemu dengan para kepala desa dan perangkat desa disini? Ini semata-mata ingin mendisikusikan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Botupingge yang masih 479 RTM tersebut.

Bupati menambahkan saat ini dan kedepannya kita punya target dan tekad bahwa jumlah penduduk miskin RTM di Bone Bolango dari tahun ke tahun harus turun. Tidak boleh naik atau bertambah. Apalagi sekarang uang di desa sudah banyak, maka ini harus berkolerasi pada penurunan angka kemiskinan.

“Dulu tidak ada uang di desa ada penurunan kemiskinan, sekarang uang di desa banyak lalu kemiskinan tidak turun, maka ini akan menjadi pertanyaan besar kemana uangnya? Apakah kepala desa dan perangkatnya bekerja atau tidak. Apakah rakyat pilih atau tidak. Ini menjadi gugatan sekaligus menjadi renungan buat kita semua,” pungkas Bupati Hamim Pou. (MC Bone Bolango/Humas/Kadir)