APBD Singkawang Capai Rp918,9 Miliar

:


Oleh MC Kota Singkawang, Jumat, 29 Desember 2017 | 09:34 WIB - Redaktur: Tobari - 2K


Singkawang, Infopublik - DPRD Kota Singkawang, Jum’at (29/12), telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Singkawang tahun 2018 sebesar Rp918.979.778,415, sehingga diharapkan program yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal.

"Kita harapkan apa yang ditetapkan programnya berjalan dengan maksimal," ungkap Ketua DPRD Singkawang Sujianto.  

Tujuannya, kata dia, jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan infrastuktur, kesehatan, pendidikan serta pembangunan ekonomi.

Terkait APBD yang belum mencapai Rp1 triliun, Sujianto mengatakan itu terkait hitung hitungan pemerintah pusat dan Pendapatan asli daerah. Ia berharap kedepannya APBD bisa mencapai Rp1 triliun.

Sehingga, pembiayaan untuk pembangunan bisa lebih maksimal seperti melakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur di Kota Singkawang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Singkawang Sumberanto Tjitra, dengan porsi APBD yang ada di Pemkot dalam menjalankan program tak bisa mengandalkan dana dari APBD saja, melainkan juga dana dari pusat maupun CSR perusahaan-perusahaan swasta.

Dia juga menginginkan, penyusunan program-program yang tertuang dalam visi misi Walikota Singkawang sangat berpihak ke masyarakat dan investor.

Artinya, penyusunan program-program yang tertuang dalam visi misi Walikota Singkawang diharapkan pro masyarakat dan investor, mengingat Singkawang ini masih membutuhkan investor dalam pembangunannya. Sehingga hubungan antara pengusaha dengan Pemkot Singkawang bisa berjalan dengan baik.

"Kami di DPRD Singkawang sudah pasti siap membantu dan mendukung program-program yang akan dilakukan Pemkot Singkawang dalam hal peningkatan infrastruktur seperti jalan, air bersih, normalisasi sungai, bandara, pelabuhan, pendidikan dan kesehatan," tuturnya.

Menurutnya, anggaran untuk kesehatan harus ditambah, sehingga masyarakat Singkawang yang kurang mampu bisa masuk dalam program JKN-KIS karena ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab negara.

"Jangan sampai masih ada masyarakat Singkawang yang tidak memiliki BPJS karena ketidakmampuannya dalam membayar iuran BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik," katanya. (MC Singkawang/Di/toeb)