:
Oleh Baheramsyah, Sabtu, 9 Juni 2018 | 23:08 WIB - Redaktur: Juli - 256
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan Indonesia dan Norwegia merupakan dua negara dengan komitmen yang kuat dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Kini, keduanya tengah berkolaborasi dalam pengelolaan ruang laut.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan State Secretary for Minister of International Development, Kementerian Luar Negeri Norwegia Jens Holte, di Kantor Kementerian Luar Negeri Norwegia, seperti disampaikan KKP dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (9/6).
Minister of International Development adalah salah satu menteri yang berada di bawah payung Kementerian Luar Negeri, selain Menteri Luar Negeri.
Turut hadir mendampingi Menteri Susi, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa.
Dalam pertemuan tersebut, Holte memaparkan pandangannya mengenai pengelolaan laut, yang menurutnya, pengelolaan ruang laut harus diseimbangkan dengan manfaat ekonomi dan upaya penyehatan laut.
Holte mengatakan, Norwegia memiliki beberapa program unggulan pengelolaan laut yang berkelanjutan, misalnya Fish for Development, Marine Spatial Management Plans dan Ocean Waste.
Ia melanjutkan, Indonesia dan Norwegia juga sudah bekerja sama dalam pemberantasan kejahatan perikanan, pengembangan budi daya ikan lepas pantai, dan pengelolaan sampah laut.
“Norwegia memiliki perhatian yang besar untuk mengurangi sampah laut. Kami percaya bahwa sampah plastik dapat berdampak buruk pada kualitas makanan laut yang akan dikonsumsi,” lanjutnya.
Salah satu bentuk komitmen Norwegia untuk mengurangi sampah laut ditunjukkan melalui trust fund yang digunakan untuk membantu negara-negara mengurangi sampah laut (marine litter) di dunia.
Trust fund ini diberikan melalui berbagai penetapan, salah satunya melalui World Bank, dan dialirkan ke negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk pengelolaan sampah di laut, termasuk Indonesia.
Menteri Susi menyambut baik bantuan Norwegia tersebut. “Kami sangat mengapresiasi bantuan Norwegia dalam upaya Indonesia mengurangi sampah laut,” tuturnya.
Menteri Susi melanjutkan, pengurangan sampah laut merupakan salah satu kebijakan utama Indonesia terkait tata kelola maritim, di samping pemberantasan IUU Fishing yang selama ini menjadi prioritas KKP untuk membenahi tata kelola perikanan Indonesia.
Ia juga menekankan agar penggunaan marine litter trust fund tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat di pulau-pulau kecil. Sebab ia menilai, masyarakat di pulau-pulau kecil adalah yang merasakan langsung dampak sampah laut terhadap kesehatan.
Terakhir, tak lupa Menteri Susi mengundang Menteri Luar Negeri Norwegia berpartisipasi dalam penyelenggaraan Our Ocean Conference (OOC) 2018.
Menteri Susi bahkan meminta Norwegia untuk menyelenggarakan side event tentang Ocean Waste Management bersama-sama dengan Indonesia dan Amerika Serikat.
Terkait undangan tersebut, Holte menyatakan Menteri Luar Negeri Norwegia akan datang ke Bali untuk berpartisipasi dalam OOC 2018.
