- Oleh MC KOTA SINGKAWANG
- Sabtu, 2 November 2024 | 20:48 WIB
: Warga melakukan pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/9/2024). Bank Indonesia menyebutkan transaksi pembayaran QRIS tumbuh hingga mencapai 217,33 persen dalam setahun terakhir dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant atau penjual mencapai 33,77 juta. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr
Jakarta, InfoPublik – Jelang satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus menunjukkan penguatan melalui berbagai capaian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen (year on year/yoy) dan inflasi yang terkendali menjadi bukti dari stabilitas perekonomian, meskipun diliputi ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan pelambatan ekonomi dunia.
Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kemiskinan ekstrem menurun dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 0,83 persen pada 2024. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 118,2 juta pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta pada Februari 2024. Selain itu, cadangan devisa negara tumbuh dari USD100 miliar pada 2014 menjadi USD150 miliar pada 2024.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk COVID-19, Pemerintah bergerak cepat dan fleksibel. Salah satunya adalah penerbitan Perppu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2, yang membuka ruang bagi defisit anggaran dan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 pada 2021-2022,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (3/10/2024).
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi akan terus dilakukan hingga akhir 2024. Salah satu kebijakan yang mendukung pertumbuhan adalah pemberian insentif bagi kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Hal itu dinilai penting mengingat sektor properti dan otomotif merupakan konsumsi terbesar masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, pemerintah juga memberikan subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Upaya pemerintah dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari kelas menengah juga terus dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menjalankan berbagai program strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju 2045. Program-program ini termasuk transisi energi dengan mengembangkan hydropower, geothermal, dan solar panel. Selain itu, digitalisasi menjadi penggerak utama perekonomian, dengan potensi ekonomi digital diproyeksikan mencapai USD300 miliar pada 2030.
“Kita sudah membangun infrastruktur utama, namun masih perlu menyambungkan ‘fishbone’ yang akan mendukung produktivitas. APBN mendatang akan mengatur percepatan pembangunan ini melalui Instruksi Presiden (Inpres), yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Menko Airlangga.