Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, saat konferensi pers wujudkan swasembada gula di kantor Kementan Jakarta, Selasa (7/11/2023)/Foto: Kementan
Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mendukung komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam membangun lebih banyak pabrik gula untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mewujudkan swasembada gula.
Di antaranya dengan membuat kolaborasi antara ID Food, Pupuk Indonesia dan Kementan sebagai satu kesatuan percepatan produksi gula nasional.
"Intinya kita akan kerjasama untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri dapat kita penuhi. Karena itu kami undang juga dari ID Food, RNI, PTPN dan juga PIHC. Semua akan berkolaborasi bersama kementan," ujar Kartika saat menggelar audiensi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementan, Selasa (7/11/2024).
Kartika mengatakan, kebutuhan gula adalah kebutuhan strategis yang dapat harus tersedia setiap saat. Karena itu, kata dia, BUMN saat ini tengah memastikan berapa jumlah petani yang nantinya berhak menerima pupuk subsidi.
"Sekarang ini hanya masalah data saja yang perlu kita pastikan. Jadi kita lagi berupaya mendapatkan update untuk memastikan semuanya," katanya.
Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan menuju swasembada gula terus dilakukan melalui perizinan investasi dan penerapan teknologi. Terbaru, kata Mentan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Brazil untuk memperkuat teknologi mekanisasi.
"Sekarang ini fokus kita adalah gula dulu agar terpenuhi karena harganya sedang tinggi. Tapi manakala gula rendah baru kita bergerak ke etanol. Sementara untuk membangun pabrik gula, rencananya ID Food akan bergerak di wilayah kawasan dan investor bergerak di wilayah teknologi," jelasnya.
Diketahui, kerjasama Kementan dan Kementerian BUMN sudah terjalin lama terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan jutaan masyarakat Indonesa. Kementan bergerak pada sisi produksi dan regulasi sementara pupuk dan yang lain menjadi wilayah BUMN.
