Kementerian BUMN - BPKP Sinergi dalam Program Bersih-Bersih

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program bersih-bersih yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

Kerja sama itu dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Ateh tentang pengembangan penerapan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di BUMN yang disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Pusat BPKP.

"Saya rasa kerja sama MoU ini bukan yang pertama sebenarnya, sudah berkali-kali kita lakukan karena memang sejak awal Pak Jaksa Agung, Pak Ateh, dan saya, punya niatan yang sama bahwa BUMN ini harus benar-benar sehat," ujar Menteri Erick dalam keterangannya terkait MoU pada Selasa (5/3/2024).

Menurut Menteri Erick, penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan instansi lain ini bukan yang pertama dilakukan.

Bahkan, sejak awal Kementerian BUMN terus berkolaborasi dengan BPKP dan Kejaksaan Agung dalam membenahi tata kelola dan transformasi BUMN.

"Alhamdulillah program yang sudah diluncurkan waktu itu bersama Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik dan tentu atas pengawalan BPKP," ucap Erick.

Menteri Erick mengatakan, kerja sama apik antar ketiga institusi ini tidak akan berhenti dan terus berlanjut.

Sebab, program bersih-bersih, yang merupakan bagian dari program transformasi ini merupakan hal yang terus-menerus dilakukan agar BUMN mampu menjawab dinamika dan tantangan ke depan.

"Pertanyaannya, apakah sudah selesai? belum, karena transformasi ini harus terus dilanjutkan, apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks," tegasnya.

Dia berharap kerja sama itu kian memperkuat dan mempercepat upaya transformasi dan bersih-bersih BUMN.

Dengan dukungan BPKP dan Kejaksaan Agung, Erick Thohir optimistis tata kelola BUMN akan semakin baik ke depan.

"Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi BUMN dengan pengawalan dan pendampingan ini bisa lebih baik lagi."

"Tetapi ujungnya korporasinya sehat dan pelayanan publik yang lebih meningkat lagi itu konteksnya," pungkas Menteri BUMN.