Kemenhub Optimalkan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Indonesia

: Kegiatan Bimtek Usaha Jasa Keagenan Awak Kapal tahap ke-2 tahun 2024. Foto: Kemenhub


Oleh Dian Thenniarti, Sabtu, 18 Mei 2024 | 13:45 WIB - Redaktur: Untung S - 213


Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Bimbingan Teknis Usaha Jasa Terkait Keagenan Awak Kapal tahap ke-2 2024.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud komitmen dan dukungan atas upaya peningkatan, perbaikan dan pengoptimalan kegiatan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal secara komprehensif dan terukur.

"Dengan diselenggarakannya Bimtek itu harapannya bisa menjadi motor penggerak utama dalam memberikan kontribusi peningkatan profesionalitas kepada para pelaut Indonesia, sehingga mampu berdaya saing dan mendapatkan kesempatan bekerja yang layak di atas kapal," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto, sebagaimana dikutip InfoPublik pada Sabtu (18/5/2024).

Menurut Hartanto, hal itu penting demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia pelaut Indonesia yang tepat sasaran guna menunjang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apalagi mengingat sektor pelayaran memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong roda perekonomian dunia khususnya di Indonesia.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan senantiasa melakukan perbaikan dan meningkatkan peran sebagai regulator, khususnya dalam hal pelayanan secara digital, serta meningkatkan kapasitas dan membangun sinergi dengan para stakeholder, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Bimtek Usaha Jasa terkait Keagenan Kapal 2024 ini," tuturnya.

Sebagai informasi, peraturan terkait Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

Tidak hanya itu, dasar pelaksanaan kegiatan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal juga telah termaktub dalam pemenuhan kesesuaian konvensi internasional tentang Ketenagakerjaan Maritim yang telah di ratifikasi melalui UU No.15 tahun 2016.

Di mana dalam UU Nomor 15 tahun 2016 itu masih perlunya penyesuaian terhadap kebutuhan secara berkelanjutan di masa mendatang, khususnya bagi pelaut berkebangsaan Indonesia.

"Kami berharap, melalui bimtek ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, serta memberikan masukan konstruktif, terutama terkait materi yang memerlukan perhatian lebih lanjut," tambah Hartanto.

Pada kegiatan itu juga, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sekaligus mensosialisasikan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2022, sebagai putusan yang bersifat tetap, berisikan bahwa perekrutan dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan pekerja migran.

Selain itu, juga didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berbeda sehingga sudah sewajarnya kewenangan terkait penerbitan perizinan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dilaksanakan oleh instansi yang berbeda.

Adapun dalam hal tersebut, untuk perizinan terkait perekrutan dan penempatan awak kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan perizinan terkait pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Selasa, 18 Juni 2024 | 22:34 WIB
ASDP Salurkan Bantuan Kurban ke Seluruh Wilayah Operasional Kerja
  • Oleh Wandi
  • Selasa, 18 Juni 2024 | 22:42 WIB
Menag Apresiasi Kinerja Petugas Haji 2024
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Senin, 17 Juni 2024 | 09:15 WIB
Kemen PPPA Perkuat Kerja Sama Lintas Sektor Tangani Kasus TPPO
  • Oleh Wandi
  • Minggu, 16 Juni 2024 | 21:02 WIB
Kemenag: Mobilisasi Jemaah di Muzdalifah Selesai 07.37 WAS
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Minggu, 16 Juni 2024 | 21:06 WIB
Menhub Ingatkan Masyarakat Gunakan Bus Pariwisata yang Laik Jalan