Penetapan Standar Minimum Gaji Pelaut Indonesia Tengah Digodok

: Kemenhub bersama INSA, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia, Perkumpulan Pekerja Pelaut Indonesia, Kesatuan Pelaut Indonesia dan Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia bahas penetapan standar minimun gaji pokok pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.


Oleh Dian Thenniarti, Minggu, 19 Mei 2024 | 09:10 WIB - Redaktur: Untung S - 851


Jakarta, InfoPublik - Direkrorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pihak-pihak terkait, membahas penetapan standar minimun gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Hal itu dilakukan mengingat hingga saat ini belum adanya standar minimum gaji pokok awak kapal bagi mereka. Padahal, pelaut merupakan bagian dari pekerja yang memiliki hak asasi yang sama untuk mendapatkan hak bekerja dengan syarat-syarat perburuhan yang adil, dengan standar pengupahan yang adil, dan menjamin kehidupan bermartabat bagi awak kapal beserta keluarganya.

"Pelaut atau awak kapal belum mempunyai standar minimal gaji pokok karena belum adanya kesepakatan antara Pemerintah, organisasi profesi awak kapal, serikat pekerja awak kapal, dan asosiasi pengusaha angkutan di perairan terkait penetapan standar minimum gaji pokok berdasarkan standar yang ditetapkan oleh tripartit, serta untuk memenuhi mandat Maritime Labour Convention (MLC) 2006," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto sebagaimana dikutip InfoPublik pada Minggu (19/5/2024).

Menurutnya, penetapan gaji pokok minimum awak kapal merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam MLC 2006, yaitu prinsip keadilan gaji, prinsip non-diskriminasi, prinsip hidup layak, prinsip konsultasi, dialog sosial, serta prinsip perlindungan pekerja.

"Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, perlu juga memperhatikan standar internasional mengenai keselamatan kapal, jaminan sosial kemanusiaan dan kualitas manajemen pelayaran dalam konvensi internasional yang berlaku," ucap Hartanto.

Lebih lanjut disaat yang sama, Kasubdit Kepelautan, Capt. Maltus menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan gaji pokok minimum awak kapal antara lain tingkat inflasi dalam suatu negara atau wilayah, biaya hidup, pertimbangan kompetitif, produktivitas dan kualifikasi awak kapal, negosiasi dan konsultasi, serta standar internasional dan konvensi.

"Dalam penetapan gaji pokok minimum awak kapal tentu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan hal tersebut menjadi kewajiban dari setiap serikat awak kapal, termasuk serikat pekerja awak kapal tingkat internasional untuk memperjuangkan suatu standar acuan pengupahan bagi awak kapal," tegas Capt. Maltus.

Selanjutnya, disepakati perlunya dilakukan konsolidasi bersama (tripartit) antara Pemerintah, organisasi profesi awak kapal, dan asosiasi pengusaha angkutan di perairan terkait penetapan standar minimum gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

"Kami sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama antara Pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha angkutan di perairan dalam proses penetapan standar minimum gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia," ujar Capt. Maltus.

Di samping itu, perlu dilakukan juga pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar minimum gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia, yang telah disepakati bersama tripartite untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan.

"Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penetapan standar minimum gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif, dan jaring pengaman untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal, serta menjaga keberlanjutan industri maritim nasional," tutup Capt. Maltus.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Indonesia National Shipowners Association (INSA), Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Perkumpulan Pekerja Pelaut Indonesia (P3I), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), dan Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI).

 

 

 

 

Foto : Kemenhub

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 22:28 WIB
ASDP Inisiasi Kegiatan Volunteer Bedah Rumah di Lampung Selatan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 22:23 WIB
Pamerkan Potensi Daerah, Diskominfosandi Seruyan Jalin Kemitraan dengan InfoPublik
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 19:27 WIB
InJourney Airports Sukses Layani Keberangkatan 216 Ribu Calon Haji
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 15:56 WIB
KM Umsini Stop Operasi, Ini 5 Alternatif Kapal Penggantinya
  • Oleh Wandi
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 22:16 WIB
Kemenag Harus Pastikan Distribusi Konsumsi Haji Lancar
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 21:18 WIB
ASDP Kebut Pengembangan Kawasan BHC sebagai Ikon Pariwisata Lampung