Menteri PANRB Tinjau Layanan Publik BPOM: Dorong Penguatan Digitalisasi dan Inovasi

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024). Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas layanan publik BPOM, baik yang dilakukan secara luring maupun daring.

"Saya senang karena pelayanan publiknya bagus, dan berbagai layanan lainnya juga berjalan dengan baik," ujar Menteri Anas dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Rabu (14/8/2024).

Selama kunjungan, Menteri Anas berkeliling di kantor BPOM dan meninjau ruang call center serta coworking space di lantai tujuh Gedung Merah Putih. Layanan pengaduan dan informasi BPOM sendiri dilakukan secara omni channel, memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan menyampaikan aduan melalui berbagai platform seperti Halo BPOM 1500533, media sosial, email, dan SMS.

Coworking space yang ada di BPOM dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk pertemuan rapat, acara, dan sebagai ruang kerja bagi pegawai. Setelah itu, Menteri Anas melanjutkan peninjauan ke layanan publik lainnya yang berlokasi di Gedung Athena.

BPOM menyediakan berbagai layanan, mulai dari registrasi untuk mendapatkan izin edar, standarisasi regulasi, hingga pengawasan. Layanan daring yang disediakan mencakup registrasi obat, registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, registrasi pangan olahan, perizinan impor dan ekspor, persetujuan uji klinik dan pra klinik, hingga perizinan iklan obat.

Menteri Anas juga mengunjungi BPOM Command Center, pusat kontrol untuk layanan digital BPOM. Beliau mendorong BPOM untuk terus memperkuat digitalisasi layanan, sejalan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM di 2023 yang mencapai 4,08 dengan kategori sangat baik.

Menteri Anas berharap agar BPOM dapat terus meningkatkan efisiensi tenaga birokrasi seiring dengan digitalisasi yang berjalan. “Harapan kita ke depan ada efisiensi tenaga birokrasi. Mudah-mudahan dengan digitalisasi yang terus berjalan, SDM bisa dikurangi tapi target pencapaian terus meningkat,” kata Anas.

Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya peran BPOM dalam pengawasan makanan di Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia menegaskan bahwa BPOM perlu memperhatikan makanan yang masuk ke wilayah tersebut, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di sana, dengan fokus pada pola hidup sehat.

“BPOM harus berperan penting dalam memastikan makanan yang layak dikonsumsi di KIPP. Jika kadar gula tinggi, jangan diperbolehkan. Di apartemen ASN, selain gorengan, mungkin makanan-makanan tertentu harus disortir, bukan untuk publik tapi untuk ASN,” jelas Anas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Anas mengapresiasi upaya BPOM dalam mengakselerasi inovasi layanan publik, yang berdampak langsung pada masyarakat. “Selamat kepada BPOM yang termasuk salah satu lembaga dengan replikasi inovasi terbanyak yang di-approve oleh Kementerian PANRB. Yang paling penting adalah BPOM terus berperan dalam mewujudkan birokrasi yang berdampak,” tutup Anas.