- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Senin, 7 Oktober 2024 | 20:40 WIB
: Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan realisasi investasi untuk pembangunan Kota Nusantara sejak 2023 sampai 29 Januari 2024 telah mencapai Rp47,5 triliun. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 3 September 2024 | 10:18 WIB - Redaktur: Untung S - 280
Jakarta, InfoPublik – Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam 10 tahun terakhir dan menjadi motor penggerak utama mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan berbagai inisiatif pembangunan yang bersifat "Indonesia-sentris", yaitu merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar.
Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa infrastruktur merupakan fondasi esensial yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi prasyarat untuk menjadikan Indonesia negara maju, khususnya dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
"Kita membangun banyak, tetapi sebetulnya belum cukup. Infrastruktur yang kita bangun adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur” pada Senin (2/9/2024).
Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik dari FMB9, Endra menjelaskan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol, bandara, bendungan, dan sarana transportasi massal telah menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan infrastruktur fisik, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan digitalisasi untuk memperkuat daya saing dan kualitas pembangunan nasional.
“Pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer (km), misalnya, telah menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Infrastruktur jalan tol ini berimplikasi besar terhadap percepatan distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi,” jelas Endra.
Jubir Kementerian PUPR tersebut menekankan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan aksesibilitas di berbagai wilayah. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan dampak positif dan merata bagi seluruh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan bahwa digitalisasi merupakan komponen krusial dalam pembangunan nasional. Menurutnya, infrastruktur digital, termasuk jaringan internet pita lebar, menjadi tulang punggung yang mendukung transformasi di berbagai sektor. "Digitalisasi memungkinkan kita untuk lebih efisien dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk di daerah terpencil," ujar Fadhilah.
Fadhilah juga menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo berhasil meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dari 34,9 persen pada 2014 menjadi 79,50 persen dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terhubung ke internet, yang pada gilirannya membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. "Program digitalisasi yang kami lakukan tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seluruh pelosok negeri," ucap Fadhilah.
Salah satu program andalan BAKTI adalah pengembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) melalui jaringan fiber optik dan satelit. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua daerah di Indonesia, termasuk yang terpencil sekalipun, dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Dirut BAKTI tersebut menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan permintaan (demand) di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi digital. Oleh karena itu, pihaknya juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program-program pelatihan digital.
"Kami menyadari bahwa digitalisasi hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di era ekonomi digital," jelasnya.
Infrastruktur dan digitalisasi bukan hanya tentang pembangunan fisik atau teknologi semata, tetapi juga tentang membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan besar menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada 2045.