Mendagri Dorong PLBN Harus Jadi Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Perbatasan

: Foto udara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (14/8/2023). PLBN Entikong merupakan pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989, Pada tahun 2015 Pemerintah melakukan revitalisasi PLBN Entikong dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2016 yang lalu. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.


Oleh Eko Budiono, Kamis, 19 September 2024 | 11:36 WIB - Redaktur: Untung S - 180


Jakarta, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengembangkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru di wilayah perbatasan. Menurut Tito, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah di daerah perbatasan, sehingga berpotensi besar untuk dikembangkan.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (18/9/2024), Tito menegaskan pentingnya memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayah perbatasan, termasuk hutan yang lebat dan tanah yang subur, guna menciptakan sentra ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu pula yang menjadi dasar dan alasan kuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir atau satu dekade ini, menjadikan pembangunan wilayah perbatasan sebuah prioritas nasional.

"Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur di daerah tropis, serta air dan hujan yang cukup sepanjang tahun. Semua ini membuka peluang besar untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat ekonomi baru," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pembangunan PLBN bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan daerah perbatasan menjadi sentra industri dan ekonomi baru. Hal ini, menurutnya, adalah tugas penting BNPP dalam merancang konsep pembangunan yang berbasis kecamatan.

"Tugas paling penting BNPP adalah membangun daerah-daerah perbatasan. Saya meminta agar BNPP menyusun grand design berbasis kecamatan dan membuat skala prioritas pembangunan," tambah Tito.

Tito juga menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Ia menyebut perbatasan bukan hanya sekadar garis yang memisahkan negara, tetapi juga simbol kedaulatan yang harus dijaga. Wilayah perbatasan yang kuat akan berfungsi sebagai buffer zone, atau daerah penyangga yang melindungi Indonesia dari ancaman infiltrasi luar.

"Perbatasan penting untuk sistem pertahanan, karena menjadi garis depan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," jelas Tito.

Selain peran strategis dalam pertahanan, Tito mengingatkan bahwa BNPP memiliki misi penting untuk mengembangkan ekonomi dan memastikan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Dengan potensi SDA yang besar, wilayah-wilayah ini diharapkan bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru yang dapat mendukung pertumbuhan nasional.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV RIAU
  • Rabu, 9 Oktober 2024 | 21:12 WIB
Mewujudkan Riau Hijau, Pemprov Genjot Pengelolaan SDA Berkelanjutan
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 19:20 WIB
Pembangunan Merata: 75,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 16:29 WIB
PLBN sebagai Etalase Bangsa, Pj Gubernur Kalbar Tuntut Peningkatan Pelayanan dan Keamanan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 16:24 WIB
Pj Gubernur Kalbar Tinjau Pasar PLBN Entikong, Dorong UMKM Tumbuh di Perbatasan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 3 Oktober 2024 | 20:03 WIB
PLBN Jagoi Babang Jadi Gerbang Ekspor Kalbar, Pj Gubernur: UMKM Lokal Harus Siap Berkembang