Digital Payment dan Infrastruktur Publik Digital, Kunci Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rakornas P2DD 2024 di Jakarta pada Senin (23/9/2024)/Foto : Humas PANRB


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 24 September 2024 | 14:57 WIB - Redaktur: Untung S - 269


Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 yang diadakan di Jakarta pada Senin (23/9/2024).

Anas menjelaskan bahwa pondasi utama dari ekosistem digital nasional adalah infrastruktur publik digital, salah satunya adalah digital payment yang menjadi fokus Portal Nasional. “Digital payment adalah sistem pembayaran digital yang perlu didukung oleh Satuan Tugas (Satgas) P2DD untuk memastikan transaksi dapat dilakukan secara cepat dan aman,” jelas Anas dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (24/9/2024).

Dalam membangun ekosistem digital, Anas menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, media, universitas, industri, dan komunitas. "Tidak ada satu aktor yang bisa mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor lainnya," tambahnya.

Anas menyoroti peran penting Bank Indonesia yang telah menginisiasi sistem digital payment di Indonesia, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, para gubernur dan kepala daerah harus terus mempercepat implementasi teknologi ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Menteri PANRB juga berharap agar Satgas P2DD, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, dapat aktif dalam memperluas layanan pembayaran digital sebagai bagian dari infrastruktur publik digital nasional. Anas menyebutkan bahwa akselerasi ini didukung oleh penerapan Portal Nasional, termasuk peluncuran terbatas INAku, INAgov, dan INApas pada bulan September 2024, yang menyediakan berbagai layanan digital, termasuk digital payment.

Dalam sambutannya, Anas juga menyoroti praktik baik dari berbagai negara seperti India dan Estonia, yang berhasil mempercepat pembangunan ekonomi mereka melalui digitalisasi. India, misalnya, mempersingkat waktu pembangunan dari 47 tahun menjadi hanya 7 tahun melalui penerapan digital payment, digital ID, dan data exchange. Sementara itu, China berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dengan inklusi keuangan digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyampaikan dalam acara tersebut bahwa meskipun ada ketidakpastian ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan II 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen year on year, didukung oleh digitalisasi dan infrastruktur publik yang terus berkembang.

Airlangga juga menekankan pentingnya mempertahankan daya beli kelas menengah dan membuka peluang pasar ekspor sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi. Selain itu, ia menyoroti dukungan Indonesia terhadap Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada KTT ASEAN 2023, yang bertujuan untuk memperkuat kebijakan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk transaksi pemerintah daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa sejak peluncuran blueprint sistem pembayaran Indonesia pada 2019, Bank Indonesia telah aktif memperluas inisiatif digitalisasi pembayaran hingga 2025, dan kini diperpanjang hingga 2030. Melalui inisiatif seperti QRIS (QR Indonesia Standard), BI Fast, dan kartu kredit Indonesia untuk segmen pemerintah, Bank Indonesia mendorong percepatan digitalisasi pembayaran di pusat dan daerah.

"Pengembangan ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi pembayaran yang tidak hanya mendukung ekonomi keuangan nasional, tetapi juga daerah," ujar Perry.

Bank Indonesia meyakini bahwa digitalisasi pembayaran memiliki kontribusi positif dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, digitalisasi ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan transaksi.

Melalui kolaborasi berbagai aktor dan inisiatif digital yang saling terintegrasi, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem digital yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:15 WIB
BI Sumbar Bidik 147 Ribu Pengguna Baru QRIS, Fokus Literasi Digital