Kebijakan Ekonomi Strategis Pemerintah: Quick Wins, Tax Holiday, dan Penguatan UMKM

Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan sepuluh poin penting hasil Rapat Koordinasi Ekonomi yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Rapat itu membahas langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan dan penyelarasan program prioritas antar-kementerian.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Menaker Yassierli telah menyiapkan regulasi baru terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perubahan nomenklatur yang memisahkan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI. Pemerintah akan fokus pada pengupahan, dengan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang harus ditetapkan pada akhir November 2024 ini.

Pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk pengelolaan DHE dari sektor sumber daya alam. Selain itu, rancangan peraturan tentang penghapusan buku dan tagihan bagi UMKM dari bank dan lembaga keuangan lainnya juga tengah disiapkan.

Menurut Airlangga, beberapa insentif prioritas akan dilanjutkan pada tahun depan, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti, kendaraan listrik, dan industri padat karya. Kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, serta revitalisasi kredit investasi juga akan diperkuat.

"Pemerintah sedang mengkaji revisi regulasi jaminan kehilangan pekerjaan dan integrasi program ketenagakerjaan seperti kartu prakerja dan program siap bekerja," katanya.

Airlangga menuturkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan fokus pada Lartas impor, fasilitas pelabuhan, harga gas bumi untuk industri, serta pembentukan task force untuk memantau program-program strategis industri.

Program seperti KUR, Mekar, dan Makmur akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga mendorong hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat untuk mengembangkan industri hilir yang berdaya saing.

"Sementara Kementerian ESDM berfokus pada peningkatan lifting migas, pemanfaatan biofuel dan bioethanol, serta pengawasan subsidi energi agar tepat sasaran," tutur Airlangga.

Ia menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan insentif tax holiday untuk meningkatkan investasi. Penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dengan integrasi berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan PUPR, juga sedang berlangsung.

Pemerintah mendorong program "Indonesia Berwisata" atau Turism 5.0 dengan pembahasan penyesuaian harga tiket pesawat agar lebih kompetitif, melibatkan Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

"Kementerian Perdagangan tengah mempercepat perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa melalui EU-CEPA, serta kemitraan dengan Kanada dan Peru. Indonesia juga tengah mengakselerasi proses aksesi ke dalam BRICS, OECD, dan CPTPP," jelas Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa hasil dari rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk arahan lebih lanjut terkait penyempurnaan dan implementasi kebijakan. Dengan fokus pada kolaborasi antar-kementerian dan strategi terukur, pemerintah berharap berbagai kebijakan ini dapat memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh posisi Indonesia dalam kancah ekonomi global.