Kota Bitung Jadi Kandidat Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Kelautan

: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, melakukan kegiatan verifikasi lapangan di Kota Bitung sebagai salah satu tahap lanjutan dalam pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan Tahun 2024, Selasa (5/11/2024). Ditjen Bina Adwil Kemendagri


Oleh Eko Budiono, Rabu, 6 November 2024 | 14:21 WIB - Redaktur: Untung S - 78


Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, bersama Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, melakukan verifikasi lapangan di Kota Bitung.

Kegiatan itu merupakan tahap lanjutan dalam proses pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan Tahun 2024, Selasa (5/11/2024).

Menurut keterangan pers pada Rabu (6/11/2024), verifikasi itu dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan program yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung, Sadat Minabari.

Verifikasi lapangan ini digelar di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada 4-6 November 2024. Tim Verifikasi dipimpin oleh Kasubdit Kawasan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Yogi Endra Permana, serta Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama, Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Siti Isro'yati.

Yogi Endra Permana menyatakan bahwa Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah bentuk apresiasi dari Presiden RI kepada kepala daerah dan perangkat daerah yang memberikan kontribusi luar biasa dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan.

Perkembangan Sektor Perikanan di Kota Bitung

Peningkatan sektor perikanan tangkap di Kota Bitung, yang diiringi oleh pertambahan armada perikanan, menyebabkan naiknya kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, pelaku usaha perikanan juga memerlukan proses perizinan yang lebih efisien, serta fasilitas budidaya yang memadai.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung meluncurkan tiga program inovasi:

  1. Outlet Dekat Sarana Kelautan (ODSK): Layanan ini membuka outlet perizinan yang berlokasi dekat sarana kelautan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi. Tujuannya adalah mempermudah pengurusan izin bagi pelaku usaha perikanan.
  2. Pemberian BBM Subsidi: Sistem ini berbasis aplikasi elektronik yang mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan proses rekomendasi BBM solar dan Pertalite bagi nelayan.
  3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sarana Prasarana Perikanan: Program ini memberikan bantuan bibit, pakan, serta sarana lainnya kepada kelompok pembudidaya ikan untuk mendukung produksi budidaya.

Inovasi-inovasi tersebut berhasil memangkas waktu pengurusan izin, menjadikannya lebih cepat dan efisien. Nelayan kini tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Kota Manado, sementara produksi budidaya perikanan meningkat berkat bantuan bibit. Selain itu, dengan adanya BBM subsidi, kuota BBM lebih terpenuhi, distribusi menjadi lebih efektif, dan proses rekomendasi BBM dapat dilakukan lebih efisien, menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Proses Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan bertujuan memastikan keberhasilan dan dampak positif dari program yang diusulkan. Tim Verifikasi mengunjungi lokasi pelaksanaan program dan melakukan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat untuk menilai kemanfaatan program secara langsung.

Hasil verifikasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang penentuan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Melalui kunjungan lapangan, masyarakat penerima manfaat memberikan umpan balik positif atas program-program inovatif yang dijalankan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung, yang menjadi pertimbangan penting dalam penilaian.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV RIAU
  • Selasa, 26 November 2024 | 00:37 WIB
Tuntas Bertugas, Enam Pjs Kepala Daerah di Riau Resmi Kembali ke Jabatan Asal
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 25 November 2024 | 15:55 WIB
Pemerintah Dorong Program 3 Juta Rumah untuk Kurangi Backlog Perumahan
  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 14 November 2024 | 10:18 WIB
Kemendagri Tunda Bansos APBD Jelang Pilkada 2024, Ini Aturannya
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN
  • Kamis, 7 November 2024 | 09:43 WIB
Pemerintah Provinsi Kalsel Gelar FGD untuk Analisis Pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif