ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi Sepakati Pemanfaatan Tanah Telantar untuk Program Transmigrasi

: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024)./Foto Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN


Oleh Wandi, Rabu, 13 November 2024 | 10:29 WIB - Redaktur: Untung S - 329


Jakarta, InfoPublik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting untuk memanfaatkan tanah telantar guna mendukung program transmigrasi.

“Kami butuh kerja sama dengan lembaga mana pun yang dapat memanfaatkan tanah-tanah telantar agar memiliki nilai ekonomi. Hari ini kebetulan pemanfaatannya datang dari program transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program yang akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” kata Menteri Nusron.

Nusron Wahid mengungkapkan bahwa terdapat 564.957 hektare tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program transmigrasi. Tanah tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dengan program transmigrasi, tanah-tanah telantar itu akan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Nusron.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyambut baik kesepakatan ini dan menegaskan komitmennya dalam mendukung program transmigrasi, termasuk di wilayah Papua. Ia menyoroti pentingnya lahan dan tata ruang yang sudah ditentukan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN untuk kelancaran program tersebut.

“Tidak mungkin ada penempatan transmigran tanpa adanya lahan yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN. Fokus kami adalah bagaimana mengembangkan kawasan dengan nilai tambah ekonomi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” terang Iftitah.

Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, beserta pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Transmigrasi.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 9 Desember 2024 | 10:40 WIB
Wamendagri Imbau Warga di Papua Tunggu Hasil Akhir Pilkada 2024
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 8 Desember 2024 | 16:13 WIB
Pertamina International Shipping Dukung Ketahanan Energi
  • Oleh Fatkhurrohim
  • Sabtu, 7 Desember 2024 | 22:48 WIB
Menko AHY dan Menteri Transmigrasi Lepas 52 KK untuk Program Transmigrasi
  • Oleh MC KAB BENGKALIS
  • Jumat, 6 Desember 2024 | 06:52 WIB
Bantuan untuk 17 KUBE akan Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 5 Desember 2024 | 08:07 WIB
KPU: Pengiriman Logistik Pilkada Serentak 2024 Alami Banyak Kemajuan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 4 Desember 2024 | 02:28 WIB
Bahas Perubahan RKA K/L 2025, Kementerian PU Fokus pada Infrastruktur Strategis