Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bahas Proyek Strategis Nasional dengan DPD RI

Jakarta, InfoPublik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan untuk bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada Kamis (28/11/2024) di Gedung B DPD RI, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Menteri Nusron akan memaparkan perkembangan dan capaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian penting pemerintah.

“Siang ini, Menteri Nusron didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) terkait di ATR/BPN akan bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN, Harison Mocodompis, dalam keterangannya di Jakarta.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas undangan dari DPD RI, yang memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Salah satu topik utama yang akan dibahas adalah status sejumlah PSN yang masih dalam proses evaluasi, termasuk Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara dan Proyek Food Estate di Merauke, Papua.

Harison menjelaskan bahwa untuk dapat memasukkan suatu proyek dalam daftar PSN, salah satu rekomendasi yang diperlukan adalah dari Kementerian ATR/BPN. Rekomendasi ini terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penggunaan tanah yang sesuai dengan kebijakan tata ruang yang ada. Proses evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa proyek-proyek PSN tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai dengan regulasi tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Kami tengah melakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kelayakan beberapa proyek PSN, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan kesesuaiannya dengan RTRW,” kata Harison. Kajian ini, menurutnya, sangat penting untuk menjaga agar proyek-proyek yang dijalankan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pertemuan dengan DPD RI diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung keberhasilan implementasi PSN. Harison menambahkan bahwa pertemuan ini juga merupakan kesempatan penting untuk menerima masukan dari DPD RI, guna mempercepat proses evaluasi dan implementasi proyek strategis nasional.

“Kami menyambut baik pertemuan ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DPD RI dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Harison.

Dua proyek yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Food Estate Merauke. PIK 2 merupakan proyek reklamasi dan pengembangan kawasan elit yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global. Di sisi lain, Food Estate Merauke bertujuan untuk menciptakan lumbung pangan baru yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia.

“Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia,” jelas Harison.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, serta langkah-langkah konkret yang dapat mempercepat evaluasi dan implementasi PSN. Hal ini penting agar proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Dengan dukungan dari DPD RI dan koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif, proyek PSN diharapkan dapat berjalan lancar, memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional, dan memperkuat ketahanan pangan serta infrastruktur Indonesia.