Kementerian PANRB Dorong Sinergitas untuk Bangun Ekosistem Pelayanan Publik Digital

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus memperkuat upaya menghadirkan ekosistem pelayanan publik digital yang inklusif, berkualitas, dan berdampak luas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya sinergitas dan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan layanan publik dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

“Selain menghindari tumpang tindih kebijakan, kolaborasi bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal,” ujar Rini saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian PANRB bersama instansi Paguyuban di Kota Bandung, Jawa Barat Kamis (5/11/2024).

Dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Menurut Rini, kolaborasi ini penting untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan kapasitas ASN, infrastruktur yang belum memadai, dan proses bisnis yang kompleks.

Era digital yang tidak terhindarkan membuat pemerintah terus beradaptasi dengan mengadopsi transformasi digital melalui inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan INA Digital. Langkah ini bertujuan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan merata.

“Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus adil dan merata sehingga seluruh warga merasa dilibatkan,” tegas Rini dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Menteri PANRB juga memberikan arahan kepada instansi terkait. BKN diminta memastikan implementasi sistem manajemen ASN berbasis merit, meningkatkan efisiensi rekrutmen dan pengembangan karier melalui teknologi, serta mengembangkan data ASN terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

LAN sendiri diminta mempelopori inovasi pelatihan berbasis teknologi untuk ASN, mengembangkan model pembelajaran adaptif, dan menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang menjangkau ASN di daerah terpencil. Sementara ANRI didorong mempercepat digitalisasi arsip untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, serta meningkatkan edukasi tentang pentingnya pengelolaan arsip yang modern.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyoroti dua tantangan besar birokrasi. Pertama, penerapan sistem merit yang merata antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, upaya mereduksi politisasi birokrasi yang sering terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Melalui sinergitas ini, pemerintah berharap dapat menciptakan transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, menjadikan pelayanan publik lebih inklusif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. “ASN adalah pionir reformasi birokrasi. Tanpa reformasi birokrasi, visi Indonesia Emas 2045 sulit terwujud karena birokrasi adalah tulang punggung implementasi visi itu,” pungkas Rifqinizamy.