Sinergi Antarlembaga, Kunci Indonesia Bebas Korupsi

Jakarta, Infopublik – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Saya mengapresiasi KPK yang terus bekerja keras, mulai dari pencegahan hingga penindakan, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar Budi Gunawan di hadapan para pejabat negara, tokoh masyarakat, dan peserta acara.

Budi Gunawan menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah utama dalam memberantas kejahatan ini, sesuai dengan prinsip Asta Cita. “Pencegahan menjadi langkah prioritas yang harus diutamakan, diikuti oleh penindakan tegas sebagai dukungan nyata terhadap pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Menurutnya, dengan memberantas korupsi, anggaran negara dapat dikelola lebih efektif, investasi meningkat, dan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap pemerintah akan tumbuh.

“Jika korupsi diberantas, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan transparan,” tegasnya.

Budi Gunawan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penegak hukum untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Instruksi ini, menurutnya, adalah komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan.

“Presiden sangat menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh, termasuk dalam pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini,” tambahnya.

Sebagai langkah nyata dalam memperkuat pencegahan korupsi, pada 4 November 2024, Kemenko Polhukam bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya membentuk Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

“Desk ini bertujuan mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi yang efektif antara lembaga penegak hukum,” ungkap Budi Gunawan.

Budi Gunawan menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas KPK semata. Ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat.

“KPK perlu terus didukung dan diperkuat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Sinergi antarlembaga penegak hukum, kementerian, serta masyarakat adalah langkah terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Hakordia 2024 juga dijadikan momentum untuk mengajak semua pihak meningkatkan kesadaran akan pentingnya perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.

“Korupsi harus diberantas secara sistematis. Mari kita gelorakan pentingnya perbaikan sistem demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ajaknya.