Pemerintah Siapkan Proyek Tata Ruang dan Pertanahan Skala Besar lewat ILASP

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mengimplementasikan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang akan memperkuat tata ruang nasional dan sistem pertanahan berbasis teknologi.

Proyek ini menyasar isu-isu mendasar seperti kepastian hukum atas tanah, pemetaan skala besar, serta perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebutkan, percepatan implementasi ILASP harus difokuskan pada kegiatan prioritas dengan anggaran besar dan dampak jangka panjang.

"Kita harus segera eksekusi kegiatan strategis seperti RDTR, RTR KSN, PTSL Terintegrasi, dan peta ZNT. Ini proyek-proyek yang konkret dan langsung menyentuh masyarakat,” tegas Nusron dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Selasa (15/4/2025).

Proyek ini terdiri dari lima komponen utama yang mencakup tata ruang, penguatan hak atas tanah, pengembangan sistem informasi dan penilaian, hingga pemetaan dasar untuk aksi iklim. ILASP mendapat dukungan pendanaan dan pendampingan dari Bank Dunia.

Program Leader Bank Dunia, Claudia Ines Vasquez Suarez, menegaskan pentingnya pengendalian dan pelaksanaan lapangan yang efektif, mengingat kompleksitas proyek. “Ini proyek besar, kami siap mendampingi agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Kick-off ILASP berlangsung selama 14–21 April 2025 dan diikuti jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN serta mitra pelaksana. Fokus pembahasan meliputi penyusunan langkah konkret dan teknis pelaksanaan di lapangan, bukan hanya koordinasi administratif semata.