Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang berlayar mengawasi praktik IUU fishing di perairan NKRI. (Dok. KKP)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan capaian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hingga Oktober 2026, kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 31,6 juta hektare, dan pengawasan terhadap praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing pun gencar dilakukan.
“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga laut kita, baik dari sisi kelestarian ekosistem maupun kedaulatan sumber daya perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Luas kawasan konservasi laut yang mencapai 31,6 juta hektare per Oktober 2026 menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi berperan melindungi habitat dan keanekaragaman hayati laut, sekaligus menjaga daya dukung stok ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.
Di sisi pengawasan, KKP mencatat jumlah kapal illegal fishing yang ditangkap sebanyak 88 kapal pada 2024 dan meningkat menjadi 355 kapal pada 2025. Sedangkan hingga September 2026, jumlah kapal pelaku IUU fishing yang diamankan sebanyak 154 kapal illegal fishing.
Menteri Trenggono menegaskan, perluasan kawasan konservasi dan penindakan illegal fishing merupakan dua upaya yang saling melengkapi. Konservasi menjaga ekosistem laut tetap lestari, sedangkan pengawasan memastikan sumber daya ikan Indonesia tidak dieksploitasi secara ilegal.
“Laut yang sehat dan terlindungi dari pencurian ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang. Karena itu, KKP akan terus memperkuat pengawasan dan menjaga kawasan konservasi laut,” ungkap Menteri Trenggono.
