- Oleh MC PROV JAWA BARAT
- Sabtu, 5 Oktober 2024 | 22:46 WIB
: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyoroti peran strategis media dalam menjaga demokrasi selama Pilkada Serentak 2024. Media diharapkan tetap kredibel dan bertanggung jawab, menghindari hoaks, serta memastikan pemilihan kepala daerah berlangsung aman dan kondusif, Jakarta, Rabu, (4/9/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Oleh Fatkhurrohim, Rabu, 4 September 2024 | 13:45 WIB - Redaktur: Untung S - 257
Jakarta, InfoPublik — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya peran media massa dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang digelar di Jakarta, Rabu (4/9/2024), Hadi menyatakan bahwa media harus memastikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bebas dari hoaks selama masa Pilkada.
Hadi menyoroti media sosial sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik sosial dan politik. Berdasarkan penelitian Mercy Corps 2021 tentang Media Sosial dan Konflik, penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko konflik akibat dinamika politik digital. Dalam konteks Pilkada, yang merupakan kontestasi antar putra daerah, media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi massa.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada berjalan kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas,” ujar Menko Hadi, dalam acara yang bertema "Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Berjalan Kondusif, Aman dan Lancar" itu.
Hadi juga mengutip hasil studi Edelman Trust Barometer 2024, yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi dalam kepercayaan masyarakat terhadap media. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pers nasional untuk terus menjaga kredibilitas dan tanggung jawabnya dalam menyajikan informasi yang benar dan berimbang.
“Media nasional harus tetap berpegang pada prinsip independensi dan netralitas. Sebagai pengawas independen, media wajib berani mengungkap penyimpangan atau kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada,” tegasnya.
Hadi juga menekankan bahwa media memainkan peran penting sebagai penghubung antara calon kepala daerah dan masyarakat. Media harus mampu memverifikasi informasi sebelum menyajikannya kepada publik, guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat merusak tatanan demokrasi.
Menko Hadi mengajak seluruh insan pers untuk terus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Ia juga meminta pejabat dan pengelola informasi publik untuk bekerja sama dengan media nasional dan lokal, serta meningkatkan kualitas informasi demi mendukung Pilkada yang informatif dan transparan.
“Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi yang pesat,” tutup Hadi.
Dengan peran media yang kuat dan bertanggung jawab, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat berjalan aman dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.