Bawaslu Ajak Kepala Daerah Jaga Netralitas ASN

: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (dua dari kanan), saat mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan DPD RI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2024 di Kota Padang, Sabtu (13/7/2024). Foto: bawaslu.go.id


Oleh Eko Budiono, Selasa, 17 September 2024 | 15:32 WIB - Redaktur: Untung S - 243


Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu RI mengajak para kepala daerah untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN, saat Pilkada 2024 sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. 

“Tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon kepala daerah, dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melalui keterangan resmi, usai Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis Bawaslu, kata Bagja, isu netralitas ASN merupakan isu ketiga yang rawan pada masa pilkada, karena itu pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi nasional bersama yang khusus mengantisipasi pelanggaran ASN.

“Dapat kami bandingkan misalnya, pada saat Pemilu 2019 atau 2024, jumlah perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu, tetapi Pilkada 2020 dengan hanya 170 wilayah justru terjadi sebanyak 1.010 perkara/pelanggaran,” ujarnya.

Menurut Bagja, data tersebut menunjukkan potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahwa terdapat tiga titik kerawanan pada tahapan pilkada yang perlu diantisipasi oleh para kepala daerah maupun penyelenggara pemilu, yakni tahapan pendaftaran, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

“Tahapan kampanye, jelas akan banyak konsentrasi dan juga kerja kita, Bapak, Ibu, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, mungkin terganggu dalam melaksanakan beberapa fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi pada saat kampanye,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu tetap dibutuhkan, meskipun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga sudah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional membahas kerawanan pilkada hingga enam kali.

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Selanjutnya, 25 September hingga 23 November 2024 para pasangan calon diagendakan berkampanye.

Adapun 27 November 2024 menjadi hari pemungutan suara Pilkada 2024, serta dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 Desember 2024.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 8 Oktober 2024 | 18:50 WIB
Bawaslu Temukan Beberapa Pelanggaran Pilkada 2024
  • Oleh MC KAB DEMAK
  • Selasa, 8 Oktober 2024 | 17:41 WIB
Soal Kampanye Akbar Paslon Pilkada 2024, KPU Demak Tegaskan Aturan Ini
  • Oleh MC KAB TOBA
  • Selasa, 8 Oktober 2024 | 00:59 WIB
Pjs Bupati Toba Minta Percepatan Program APBD dan Tegaskan Netralitas ASN
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Senin, 7 Oktober 2024 | 23:20 WIB
KPU Sumbar Akan Gelar Dua Kali Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur