- Oleh Untung Sutomo
- Jumat, 8 November 2024 | 09:09 WIB
: Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo (kiri) pada Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024 yang bertajuk “Sosia Saintika: Kelindan Asa dalam Karya Anak Bangsa” di Ruang Apung Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)
Oleh Eko Budiono, Kamis, 3 Oktober 2024 | 09:10 WIB - Redaktur: Untung S - 284
Jakarta, InfoPublik – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menekankan pentingnya penerapan pendekatan Quintuple Helix dalam upaya pembangunan desa di wilayah perbatasan dan kepulauan kecil. Hal tersebut disampaikan La Ode melalui keterangan resmi pada Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024, yang berlangsung di Ruang Apung Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024).
La Ode menjelaskan bahwa pendekatan Quintuple Helix, yang melibatkan lima elemen utama—pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan lingkungan—adalah strategi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan kolaborasi nyata yang perlu dijalankan.
“Setiap pihak harus memahami perannya. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan lebih berperan sebagai pembuat kebijakan, oleh karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai pembangunan yang lebih efektif,” ujar La Ode.
Ia juga menekankan bahwa Quintuple Helix perlu diharmonisasikan dari tahap perencanaan hingga evaluasi agar pembangunan berjalan dengan baik. “Dengan kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak, pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan kecil diharapkan dapat lebih efisien dan memberikan hasil yang optimal,” tambahnya.
Dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan kecil, La Ode mengungkapkan bahwa terdapat 1.952 desa di wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian khusus.
Selain pentingnya Quintuple Helix, La Ode juga menyebutkan program pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan dan mendukung pembangunan desa, khususnya di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus.