Kemendagri Dorong Layanan Dasar Desa Berkualitas Lewat Dashboard P3PD di Empat Provinsi

: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri menggelar Lokakarya Kecamatan Pengelolaan Dashboard P3PD Sub Komponen 1D secara serentak di 4 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, mulai 6-10 November di Jakarta. Ditjen Bina Adwil Kemendagri.


Oleh Eko Budiono, Jumat, 8 November 2024 | 17:15 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 195


Jakarta, InfoPublik –  Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, sebagai PIU 1D Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) melaksanakan kegiatan Lokakarya Kecamatan Pengelolaan Dashboard P3PD Sub Komponen 1D. Kegiatan dilakukan secara serentak di empat Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan pers, Jumat (8/11/2024), pembukaan lokakarya dilaksanakan secara daring melalui zoom dan secara resmi di Jakarta.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama dan PIU Sub Komponen 1D, Edi Cahyono mengatakan bahwa lokakarya itu adalah lanjutan dari pelatihan aparatur.

"Kegiatan lokakarya itu dalam rangka penajaman konsep untuk teknis Rumah Bersama dan Dashboard Kecamatan sebagai tools dalam rangka operasionalisasi sinkronasi perencanaan," kata Edi.

Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 6 -10 November 2024 yang diikuti oleh 1.156 peserta dari 4 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Lokakarya Kecamatan dibuka secara daring oleh Amran selaku Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pada kesempatan tersebut Amran mengatakan, peran kecamatan harus diperkuat agar mampu mendorong kualitas pembangunan di desa yang dampaknya pada peningkatan kualitas belanja desa, serta menyinergikan prakarsa masyarakat (bottom-up) dengan program/kegiatan yang ditetapkan pemerintah, sehingga tercipta keseimbangan antara permintaan dan penyediaan pelayanan dasar di pedesaan.

Belanja desa berkualitas salah satunya diukur melalui alokasi APBDes untuk pemenuhan layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, jaminan sosial dan administrasi kependudukan. Untuk mencapai sinergi tersebut maka diperlukan strategi pembinaan dan pengawasan (Binwas) Frontline Service Delivery serta pemanfaatan Dashboard Kecamatan sebagai alat bantu kerja yang efektif.

Lokakarya Kecamatan ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan Layanan Dasar Desa melalui Rumah Bersama.

Tim Rumah Bersama dapat memanfaatkan Dashboard Kecamatan sebagai alat kerja untuk melakukan analisis capaian Layanan Dasar Desa. Selain itu juga merumuskan agenda terpadu dengan anggota Rumah Bersama di Kecamatan yang terkoordinasi dan terkonsolidasi.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 23 September 2024 | 18:15 WIB
Ditjen Bina Adwil Kembali Apresiasi Satker dengan Nilai IKPA Terbaik