NTT Diminta Manfaatkan Media Sosial untuk Pasarkan Produk Unggulan

: Kunjungan Kerja Percepatan Pembentukan dan Pendampingan BRIDA Provinsi NTT yang dilaksanakan dari 14 sampai 16 Mei 2024 di Kupang NTT./ foto: BRIN


Oleh Mukhammad Maulana Fajri, Rabu, 15 Mei 2024 | 14:28 WIB - Redaktur: Untung S - 197


Jakarta, InfoPublik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk unggulan.

Hal itu disampaikan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), invensi, dan inovasi yang terintegrasi di daerah. BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BRIDA mempunyai tugas untuk merekomendasikkan kebijakan kepada pimpinan daerah, yang berbasis data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki skor IDSD yang diraih pada 2023 yaitu sebesar 3,42, sedangkan untuk skor IDSD nasional pada 2023 sebanyak 3,44.

Direktur Fasilitasi & Pemantauan Riset & Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lukman Shalahuddin, memberikan contoh rekomendasi kebijakan berbasis analisa untuk Provinsi NTT berdasarkan hasil dari analisa skor IDSD tersebut. Ia menuturkan, NTT dapat mempertahankan dan memanfaatkan kekuatan pada pilar yang nilainya di atas rata-rata nasional atau region Bali-Nusa yaitu Pasar Produk dengan tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

Melakukan promosi produk unggulan NTT di berbagai pameran dan event nasional atau internasional dpat membangun branding produk unggulan NTT yang kuat dan menarik. Memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk unggulan NTT. Menggandeng diaspora NTT di luar negeri untuk membantu memasarkan produk unggulan NTT di pasar internasional.

Hal itu ia sampaikan pada Kunjungan Kerja Percepatan Pembentukan dan Pendampingan BRIDA Provinsi NTT yang dilaksanakan dari 14 sampai 16 Mei 2024 di Kupang NTT.

“Skor IDSD ini untuk menggambarkan kondisi daya saing daerah dan faktor-faktor pendorong produktivitas yang membentuk daya saing suatu daerah. Hasilnya dapat dibandingkan dalam tataran nasional dan internasional. IDSD juga memberikan data dan informasi untuk rujukan dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan daya saing daerah,” ujar Lukman dikutip dari keterangan tertulis www.brin.go.id, Rabu (15/5/2024).

Ia menyampaikan, dalam pengukuran IDSD ada 12 pilar dan sebagai indikatornya meliputi institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, ketramilan, pasar produk. Kemudian, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

“Untuk skor Provinsi NTT ada beberapa pilar yang indikatornya lemah, yaitu pilar 1 tentang institusi sebesar 4,11. Beberapa indikatornya terdiri dari jumlah kejadian tingkat pembunuhan, keandalan layanan kepolisian, transparansi anggaran, kinerja instansi pemerintah, upaya pencegahan korupsi, kualitas administrasi pertanahan, dan tingkat pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Pada Pilar dua Infrastruktur, indikator yang lemah adalah kualitas infrastruktur jalan, layanan infrastruktur kereta api, layanan infrastruktur pelabuhan, rasio elektrifikasi, susut energi Listrik, dan akses air minum layak.

“Selanjutnya pada Pilar 3 Adopsi TIK pelanggan internet fixed-broadband, dan pengguna internet. Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, meliputi inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhamm ekonomi, indeks ketahanan pangan. Pilar 5 Kesehatan berupa angka harapan hidup,” kata Lukman.

Ia menambahkan, pada pilar enam untuk keterampilan, indikatornya terdiri dari rata-rata tahun sekolah, ketrampilan lulusan, ketrampilan digital, kemudahan menemukan pekerja terampil, berpikir kritis dalam mengajar. Pilar delapan Pasar Tenaga kerja Kebijakan dengan indicator pasar tenaga kerja aktif, dan upah pekerja. Pilar 10 Ukuran Pasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase nilai impor terhadap PDRB, dan Pilar 11 Dinamisme Bisnis tentang kinerja pelayanan Publik.

Berdasarkan hal tersebut, Lukman merekomendasikan agar pelaku usaha UMKM meningkatkan kualitas produknya sesuai standar pasar. Mendukung penerapan teknologi dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Melakukan sertifikasi terhadap produk unggulan NTT untuk meningkatkan daya saing di pasar.

“Contoh rekomendasi berikutnya dengan meningkatkan indikator-indikator pada Pilar yang lemah seperti institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan dinamisme bisnis,” ujarnya.

Lukman juga menyarankan supaya Provinsi NTT membuat program atau kegiatan dengan memperhatikan kekuatan pada Indikator yang kuat untuk mengurangi permasalahan yang masih ada pada indikator yang lemah. “Kajian untuk peningkatan penegakan hukum yang meliputi penguatan Institusi hukum seperti kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Berikutnya, kajian untuk pemanfaatan Potensi NTT, dan program untuk membenahi berbagai aspek pada pilar yang lemah,” ungkapnya.

Lukman kemudian menjelaskan, potensi wisata yang besar dengan keindahan alam yang luar biasa, dan budaya yang unik, serta pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian NTT. Potensi besar lainnya di bidang perikanan, dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah. 

Untuk kajian pemanfaatan potensi Laut Sawu, mengingat Laut Sawu termasuk ke dalam cagar alam laut (marine protected area), dan bagian dari Segitiga Terumbu Karang.  Eksploitasinya berdampak pada kehidupan 151 desa nelayan dari 10 kabupaten, dan secara langsung akan mengubah cara hidup sekitar 25.625 keluarga.

“Terdapat 500 jenis koral dan 300 jenis ikan menghuni perairan cagar alam terluas di wilayah Segitiga Koral ini. Laut Sawu sebagai bagian dari jalur migrasi 14 jenis Cetacea (termasuk paus biru dan paus sperma/lodan), dan empat dari tujuh jenis penyu laut (penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing). Sayangnya masih menjadi ajang penangkapan ikan dan eksplotasi terumbu karang yang ilegal dan merusak, seperti penggunaan bom dan sianida,” ujar Lukman.

Berdasarkan informasi yang infoPublik dapatkan dari keterangan tertulis BRIN, bahwa di NTT sudah terbentuk tujuh BRIDA atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), 8 kabupaten sudah mendapatkan Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA atau Bapperida. Selanjutnya, satu daerah telah mengajukan pertimbangan pembentukan BRIDA atau Bapperida, dan tujuh kabupaten belum mengajukan pembentukan BRIDA atau Bapperida. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 18:30 WIB
BRIN-BAPETEN Bahas Revisi Peraturan Desain Reaktor Daya
  • Oleh MC KAB PELALAWAN
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 20:13 WIB
BRIDA Kabupaten Pelalawan Mulai Menyusun RIPJPID
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 16:26 WIB
BRIN Upayakan Kolaborasi Riset Se-AsiaPasific untuk Atasi Perubahan Global
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 12:39 WIB
BRIN Perkuat Kolaborasi Riset dan Pengembangan Kapasitas untuk Perubahan Global
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Senin, 10 Juni 2024 | 19:05 WIB
BRIN Gandeng Pemkab Brebes Kaji Pengentasan Kemiskinan Wilayah
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Minggu, 9 Juni 2024 | 09:16 WIB
Kementerian PUPR Lakukan Modifikasi Cuaca Guna Isi 43 Bendungan di Pulau Jawa