Kebekerjaan Lulusan SMK Meningkat di Era Presiden Jokowi, Link and Match Kuncinya

Jakarta, InfoPublik – Menjawab anggapan umum bahwa masih banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi pengangguran, data terbaru menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), semakin banyak lulusan SMK yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu satu tahun setelah kelulusan.

Data tersebut memperlihatkan kenaikan kebekerjaan lulusan SMK dari 32,1 persen pada tahun 2021 menjadi 38,4 persen pada tahun 2023. Peningkatan serupa juga terlihat pada lulusan diploma dari kampus vokasi, yang menunjukkan angka kebekerjaan sebesar 50,2 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 58,6 persen pada tahun 2023.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, sebagai salah satu catatan keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (17/9/2024).

“Data kebekerjaan tersebut menunjukkan hasil positif dari berbagai intervensi yang dilakukan pada pendidikan vokasi. Ke depannya, Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus memastikan lulusan SMK dan Politeknik memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kami juga mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur yang mampu menciptakan lapangan kerja baru,” jelas Suharti.

Untuk memastikan lulusan SMK dan perguruan tinggi vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Kemendikbudristek terus memperkuat konsep link and match antara pendidikan dan industri. Sekolah dan perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kondisi pasar kerja saat ini.

“Penyesuaian kurikulum sangat penting. Pembukaan atau penutupan program studi atau program keahlian dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga lulusan kita tetap relevan dan memiliki daya saing tinggi,” kata Suharti.

Lebih lanjut, Kemendikbudristek memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan SMK. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, serta konsorsium dan lembaga terkait lainnya.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri dilakukan dari hulu ke hilir. Kami juga mengundang guru-guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga siswa bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari praktisi yang berpengalaman di dunia kerja,” imbuh Sesjen Kemendikbudristek.