- Oleh Wahyu Sudoyo
- Senin, 13 Januari 2025 | 20:59 WIB
: Wamenkomdigi Nezar Patria dalam Diskusi Panel AI for Indonesia By Kumparan di Jakarta (Humas Komdigi)
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 5 Desember 2024 | 15:15 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 322
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini memfasilitasi pemanfaatan platform digital berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah, sejalan dengan perubahan nomenklatur kementerian dari sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Komdigi saat ini dengan perubahan nomenklatur yang kita punya sesuai dengan perubahan nama, ada satu Direktorat Jenderal yang khusus mengatur Teknologi Pemerintah Digital yang memberikan fokus dan konsentrasi bagaimana menciptakan satu platform digital untuk melayani kepentingan publik,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait Diskusi Panel AI for Indonesia By Kumparan di Jakarta Pusat, seperti dilasir pada Kamis (5/12/2024).
Nezar mengatakan, pemerintah pun sedang menyiapkan platform aplikasi e-Gov yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2025. Saat ini, aplikasi tersebut masih dalam versi Beta dan digunakan oleh sekitar 40 ribu user dari instansi kementerian dan lembaga.
“Jadi mudah-mudahan mulai tahun depan e-Gov bisa kita aktifkan lebih luas. Kita akan evaluasi di awal tahun bulan Januari bagaimana performance-nya, terutama untuk layanan publik misalnya untuk sertifikat kelahiran, SIM, layanan kesehatan, cek transportasi dan lain sebagainya bisa menggunakan satu platofrm bersama yang dibuat oleh pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Nezar, kolaborasi pemerintah dan ekosistem industri menjadi kata kunci agar pengembangan aplikasi e-Gov yang juga akan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Ini juga termasuk bagaimana pemerintah menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kita kenal dengan SPBE mengadopsi teknologi AI,” jelas dia.
Lebih lanjut Nezar mengatakan, Kementerian Komdigi sedang menyiapkan pengembangan aplikasi e-Gov berkolaborasi antar kementerian dan lembaga antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan keamanan siber.
“Jadi ini adalah kolaborasi yang cukup kompleks, karena juga dengan pihak swasta misalnya untuk mengamankan dan mengadakan Pusat Data Nasional kita butuh kolaborasi dengan private sector yang lebih luas,” tutup Wamenkomdigi.
