Aktivis Pendidikan Usul Sekolah Rakyat Gunakan Fasilitas yang sudah Ada

Jakarta, InfoPublik — Aktivis pendidikan dari Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, mengusulkan agar gagasan sekolah rakyat tidak harus dimulai dengan membangun sekolah baru, melainkan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurutnya, pembangunan sekolah baru membutuhkan proses panjang, mulai dari pencarian lahan, anggaran besar, hingga rekrutmen guru. Di sisi lain, masih banyak sekolah negeri dan swasta di daerah yang kekurangan murid dan bisa dioptimalkan untuk menampung anak-anak dari kelompok kurang mampu.

“Daripada membangun baru, manfaatkan saja SD, SMP, SMA, dan SMK yang kekurangan murid untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bisa diberi fasilitas asrama, tapi tak perlu harus diberi label sekolah rakyat,” ujar Darmaningtyas, saat dihubungi tim InfoPublik, Selasa (15/4/2025).

Ki Darmaningtyas juga menyoroti perlunya keputusan politik dari Presiden untuk mendorong realisasi konsep ini secara nasional. “Presiden bisa saja meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengalokasikan minimal satu sekolah di setiap wilayah sebagai sekolah rakyat. Substansinya yang penting—bukan sekadar labelnya.”

Ia juga menilai bahwa pelibatan Kementerian Sosial dalam gagasan ini justru bisa membingungkan tata kelola pendidikan. Sebab, sekolah dasar hingga menengah seharusnya tetap berada di bawah satu komando kementerian pendidikan yang relevan.

“Kalau Kementerian Sosial yang urus sekolah, lalu bagaimana soal kurikulum, pengawasan, dan evaluasi? Itu bukan domain mereka. Pendidikan sebaiknya tetap dikelola oleh satu kementerian,” tegasnya.

Dalam pandangannya, mengolah potensi sekolah yang sudah ada jauh lebih efisien dibanding membangun dari nol. Apalagi, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang tidak terisi penuh, bahkan berpotensi ditutup karena kekurangan murid.

“Daripada sekolah terbengkalai, lebih baik difungsikan kembali dengan misi sosial: menyediakan akses pendidikan berkualitas, gratis, dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga rentan,” tambahnya.

Usulan ini dinilai relevan dengan semangat pemerintahan baru untuk memperluas akses pendidikan inklusif dan merata tanpa menambah beban birokrasi maupun anggaran negara secara signifikan.