- Oleh MC KOTA PARIAMAN
- Sabtu, 17 Mei 2025 | 21:24 WIB
.jpg)
: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kiri) dan Seskab Teddy Indra Wijaya (kanan) berdiskusi saat meninjau ruang kelas Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). Dalam kunjungan tersebut Menteri Sosial dan Seskab meninjau kesiapan salah satu Sekolah Rakyat yang berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) yang rencananya akan dilaksanakan pada ajaran baru 2025/2026. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Oleh Eko Budiono, Kamis, 17 April 2025 | 17:01 WIB - Redaktur: Untung S - 341
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Untuk menjadi kepala sekolah, kemudian juga untuk guru, prioritasnya adalah PNS. Yang kedua, PPPK, baik PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu," kata Gus Ipul, melalui keterangan resmi, Kamis (17/4/2025).
Sementara bila jumlah tenaga pengajar masih kurang, akan dilakukan rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG," kata Gus Ipul.
Nantinya, mereka akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.
"Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya (untuk) menjadi kepala sekolah," kata Gus Ipul.
Pihaknya meminta agar guru PNS dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum memiliki penempatan, sehingga tidak perlu ada pemindahan penugasan.
Namun demikian, kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah merencanakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
