Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah di Jateng Percepat Sertifikasi Tanah dan RDTR

Semarang, InfoPublik — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini disampaikan dalam Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Nusron, saat ini sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah belum memiliki sertifikat. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria di masa depan jika tidak segera ditangani.

"Jika tidak segera disertifikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik. Dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Nusron dalam siaran remiinya yang diterima InfoPublik, Kamis (17/4/2025)..

Selain itu, Jawa Tengah juga masih harus menyelesaikan 262 dari total target 322 RDTR. Nusron menekankan bahwa RDTR sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.

"Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan dalam penyusunan RDTR, agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke kawasan industri atau permukiman.

"Ketahanan pangan tetap prioritas utama. Jangan sampai lahan sawah dikorbankan,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penataan agraria, Nusron juga menyerahkan 474 sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD), terdiri dari 31 sertipikat milik Pemprov Jawa Tengah dan 443 sertipikat milik pemerintah kabupaten/kota.

Dialog ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN.