Kemkomdigi-Kemkum Sinergi Percepat Layanan Hukum lewat Super Apps Caraka

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Hukum (Kemkum) bersinergi mempercepat layanan hukum yang dibutuhkan masyarakat melalui aplikasi super atau Super Apps Caraka Kementerian Hukum.

“Kami mendukung adanya super apps ini yang akan sangat membantu meningkatkan layanan publik dan perangkat layanan hukum dan perizinan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Hukum dengan 20 perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/5/2025).

Nezar menjelaskan, Kemkomdigi akan menyediakan infrastruktur dan interoperabilitas untuk mengintegrasikan Caraka dengan kementerian dan lembaga. 

“Data dari Super Apps Caraka bakal terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), karena merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Kemkomdigi,” jelasnya.

Menurut Nezar, saat ini Super Apps Caraka masih terus dikembangkan kedua Kementerian agar bisa diluncurkan paling lambat pada awal 2026. 

“Saat ini proses pengembangannya terus dilakukan oleh Kemkum dan juga Kemkomdigi,” ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi dukungan Kementerian Komdigi dalam pengembangan seluruh sistem di Kemkum. Termasuk Super Apps Caraka.

Dukungan itu dinilai penting dalam transformasi Kemkum untuk mengembangkan semua sistem secara digital.

“Saat ini kami bertransformasi untuk mengembangkan semua sistem dengan digitalisasi dan atas dukungan Kementerian Komdigi, kami berterima kasih karena kami sangat terbantu,” tuturnya.

Supratman menyatakan inovasi seperti Super Apps Caraka merupakan bukti dari komitmen Kementerian Hukum atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bapak Presiden menginginkan sebuah akselerasi atau kecepatan dalam setiap pengambilan keputusan dan itulah yang menjadi panduan kami di Kementerian Hukum dalam hal melakukan layanan baik di dalam kementerian kami, maupun pada layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain dengan Kementerian Komdigi, Kementerian Hukum juga menjalin kesepahaman dengan Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kooperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.