Antisipasi Serangan Siber, BSSN Ajak Tingkatkan Kesadaran Keamanan Ruang Digital

: Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dwi Kardono. Foto : Ahyain/Humas Pemprov. Sulteng


Oleh MC PROV SULAWESI TENGAH, Jumat, 17 Mei 2024 | 18:21 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 124


Poso, InfoPublik – Maraknya serangan siber harus diantisipasi dengan upaya meningkatkan perlindungan di ruang digital serta sosialisasi terkait keamanan data dan informasi.

Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi atau perusakan tanpa izin.

Hal itu dikemukakan Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dwi Kardono, selaku nara sumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfosantik) se-Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Torau Resort Tentena, Kabupaten Poso, Rabu (15/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Dwi memaparkan tren anomali trafik keamanan siber nasional periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 sebesar 403.990.813.

Rinciannya Malware Activity 179.637.404 (44,47 persen), Trojan Activity 134.446.045 (33,28 persen), Information Leak 37.809.262 (9,36 persen) dan lainnya 52.098.102 (12,89 persen).

Lebih jauh diterangkannya pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) menjadi sangat penting guna melaksanakan respons terhadap insiden secara sistematis.

CSIRT adalah tim yang menyediakan layanan dan dukungan bagi konstituen yang telah ditetapkan untuk mencegah, menangani dan merespons insiden keamanan komputer (siber).

"Di Indonesia, ancaman serangan siber di Indonesia berupa, malware, phishing, web defacement dan kebocoran data," sebut Dwi.

Dia mengimbau perlunya meningkatkan kesadaran keamanan siber di antaranya dengan cara mengganti password secara berkala, maintenance berkala pada server, serta menemukan Root Cause problem.

Sementara itu, Dwi juga membeberkan bahwa terdapat 27.000 aplikasi yang dibelanjakan pemerintah Indonesia.

Namun, menurut Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya 30 persen berfungsi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

"Olehnya, harus kita inventarisir aplikasi di unit kerja yang ada di kabupaten dan kota serta dibuatkan Pergub/Perwali," ujarnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kadis Kominfo Santik Provinsi Sulteng Sudaryano R Lamangkona, Sekretaris Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng Aswin Saudo, Kadis Kominfo Santik se-Sulawesi Tengah, vendor dan pejabat terkait lainnya. (MC Prov Sulawesi Tengah)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 15:49 WIB
PUPR Targetkan Rekonstruksi Jembatan Palu IV Rampung Desember 2024
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 15:47 WIB
PUPR Rampungkan Perbaikan Sistem Jaringan Air Baku Pasigala di Palu Sulteng
  • Oleh MC KAB BANGKALAN
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 19:21 WIB
Diskominfo Berikan Bimtek untuk Operator Satu Data Bangkalan
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Sabtu, 8 Juni 2024 | 18:18 WIB
Dinas Kominfotik Dorong Kampus Giatkan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Sabtu, 8 Juni 2024 | 08:47 WIB
Judol Marak di Web Pemerintah, OPD Diimbau Patuhi Pedoman Keamanan Siber
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 7 Juni 2024 | 17:03 WIB
Kominfo Kolaborasi Tanggulangi Serangan Siber di Event Internasional