Gubernur Kalsel Sampaikan Raperda Pelaksanaan APBD 2023

: Gubernur Kalsel Sampaikan Raperda Pelaksanaan APBD 2023 -Foto:Mc.Kalsel


Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN, Senin, 20 Mei 2024 | 15:07 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 101


Banjarmasin, InfoPublik - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  2023 melalui Rapat Paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Senin (20/5/2024).

Roy menyampaikan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 lebih diarahkan pada penjelasan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023.

"Dalam laporan keuangan Pemprov Kalsel terdapat tujuh jenis keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," kata Roy.

Roy menyebutkan, Pemprov Kalsel telah merealisasikan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.877.771.018.512,15 atau 108,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.120.875.420.394,00, belanja daerah terealisasi sebesar Rp6.994.810.560.960,65 atau 89,68 persen dari yang dianggarakan sebesar Rp7.800.076.726.158,00, belanja transfer merupakan belanja transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota yang direalisasikan sebesar Rp2.241.032.407.022,00 atau 733,96 persen dari yang dianggarakan sebesar Rp305.333.395.545,28, surplus terealisasi sebesar Rp641.928.050.529,50 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 terealisasi Rp1.562.208.763.316,35 per 31 Desember 2023.

Lebih jauh Roy pun menjelaskan, laporan keuangan yang disampaikan telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sehingga memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran.

Pada 6 Mei 2024 lalu, BPK RI menyerahkan laporan keuangan Pemprov Kalsel tahun anggaran 2023 yang telah di audit kepada DPRD dalam rapat paripurna.

"Alhamdulillah, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan kepada Pemprov Kalsel dan ini merupakan yang kesebelas kalinya secara berturut-turut,"imbuh Roy. (MC Kalsel/Ar/YIN/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya