BKD Lakukan Pembinaan Pengelolaan Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

: Pembinaan pengelolaan jabatan fungsional oleh Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinojo. (Foto: istimewa)


Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 23 Mei 2024 | 08:16 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 104


Kota Gorontalo, InfoPublik – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan terkait jabatan fungsional kesehatan pada Rabu (22/05/2024), di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan pembinaan itu, tim dari BKD dipimpin langsung Kepala Badan, Zukri Suratinojo.

Pada kesempatan itu, Zukri menjelaskan bahwa pembinaan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah menyangkut pengelolaan jabatan fungsional.

“Karena untuk jabatan fungsional ini memang di beberapa OPD, termasuk juga Dinas Kesehatan, masih ada teman-teman pejabat fungsional yang belum memahami terkait dengan aturan yang mengatur tentang pengelolaan jabatan fungsional sehingga kami berinisiatif untuk melakukan sharing dengan teman-teman di sini mencarikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada,” ungkap Zukri.

Beberapa masalah yang ditemukan, menurut Zukri, di antaranya yakni kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, penetapan kebutuhan yang belum sesuai dengan analisis kebutuhan.

“Jangan sampai nanti ke depan ada pegawai kita di Pemprov Gorontalo khususnya di Dinas kesehatan lebih khusus lagi pejabat fungsional kesehatan yang dirugikan karena ketidaktahuan, ketidakpahaman terkait dengan itu. Oleh karena itu, kita melakukan pertemuan ini dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut,” kata Zukri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Syafiin S. Napu, mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil dari pertemuan itu.

“Kita akan lakukan koordinasi dengan membentuk tim dari Dinas Kesehatan, BKD dan Biro Organisasi supaya kita satu dalam pemikiran,” ujar Syafiin.

Syafiin mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan dalam jabatan fungsional adalah hanya berpatokan pada rencana kebutuhan dalam aplikasi Kementerian Kesehatan tetapi tidak memperkuat Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

“Semestinya Anjab dan ABK harus diperkuat karena penentuan ruang di Anjab dan ABK didasarkan pada perhitungan keuangan kita, jadi itu yang harus diperhatikan. Kita harus berupaya menyatukan Anjab dan ABK,” ujarnya. (mcgorontaloprov/md/nancy)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 31 Mei 2024 | 08:00 WIB
Kemnaker Terus Perkuat Implementasi K3 di Tempat Kerja
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Kamis, 30 Mei 2024 | 20:35 WIB
Pj Sekda Pontianak Tekankan Pentingnya Motivasi Kerja ASN
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Senin, 20 Mei 2024 | 13:45 WIB
Pemprov Gorontalo Gelar Acara Serah Terima Jabatan Penjagub Gorontalo
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 15 Mei 2024 | 15:43 WIB
Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Anggota LPSK Periode 2024-2029
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Rabu, 15 Mei 2024 | 11:20 WIB
Plh Gubernur Gorontalo Melantik PPPK dengan Jabatan Fungsional Guru