Pemkot Tidore Kepulauan Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Evaluasi MCP

Tidore, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui evaluasi capaian pemenuhan dokumen Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Evaluasi ini bertujuan memastikan pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi dapat terwujud secara efektif di tingkat daerah.

Rapat evaluasi MCP ini diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Selasa (15/10/2024), dan dipimpin oleh Sekda, Ismail Dokulamo.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ismail Dokulamo, dalam arahannya menekankan pentingnya langkah percepatan dalam pemenuhan data dan dokumen MCP.

"Saya meminta kepada semua pimpinan OPD untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam pemenuhan data MCP sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai," ujar Ismail.

Dia juga menegaskan, keseriusan dan kerja sama antar OPD sangat diperlukan dalam penyusunan dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi indikator MCP.

Sementara itu, Yakub Husain menjelaskan bahwa MCP adalah capaian atas pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi.

"MCP merupakan alat untuk mendorong sinergi antar OPD dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat diperlukan agar data yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi," ungkap Yakub.

Lebih lanjut, Yakub menekankan bahwa rapat ini bukan hanya sekadar menyusun strategi, tetapi juga mengevaluasi dan memastikan bahwa data yang dibutuhkan telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Daerah, Arif Radjabesy, menambahkan, Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah program kolaboratif yang bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.

"MCP ini menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Arif Radjabesy.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berupaya mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (MC Tidore)