Jaga Netralitas Abdi Negara, Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024

Sumbar, Infopublik - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada medio November nanti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri pada pemilihan serentak tahun 2024 di Sumbar di ZHM Premiere, Padang, Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sebatas sosialisasi, komitmen netralitas diwujudkan dengan pembacaan ikrar bersama serta deklarasi netralitas ASN, TNI, Polri melalui pembubuhan tanda tangan oleh Plh. Sekdaprov Sumbar yang diwakili Kadisdukcapil Besri Rahmat, Ketua Bawaslu Sumbar, dan Forkopimda Sumbar.

Dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni dalam sambutannya menyampaikan bahwa netralitas harus dijaga bersama. 

"Komitmen bukan hanya kepada pengawas pemilu, tapi untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan pemilihan yang adil, berintegritas dan bermartabat," imbau Alni.

Meskipun memiliki hak pilih berarti tidak netral, namun Alni menegaskan bahwa netralitas itu diartikan sebagai tidak menampakkan keberpihakan. Baik dalam bentuk hadir pada kampanye peserta pilkada, hingga wujud penampakkan keberpihakan lainnya.

Dalam sesi diskusi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Vifner yang menjadi narasumber memaparkan tentang bentuk pelanggaran netralitas ASN, contoh-contoh kasus pelanggaran netralitas ASN, sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Menurut Vifner, netralitas merupakan sesuatu yang harus selalu dijaga dan diawasi, agar terdapat keadilan dan "fairplay" antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi.

"Kita ingatkan, ASN jangan terjebak," tegas Vifner.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, dalam laporannya menyampaikan soaialisaai ini diharap jadi momentum membangun komitmen netralitas di kalangan ASN, TNI dan Polri. (doa/Diskominfotik Sumbar)