RI-PNG Gelar Pertemuan BLM: Bahas Keamanan Perbatasan, Ekonomi, hingga Kolaborasi Budaya

Merauke, InfoPublik - Pemerintah Indonesia lewat Pemprov Papua dan Papua Selatan serta kabupatan yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG) melakukan pertemuan tahunan border liasion meeting (BLM) dengan PNG di Merauke, Senin (9/12/2024). Pertemuan untuk membahas berbagai isu yang berkembang di perbatasan kedua negara antara RI dengan PNG.

Pj Sekda Papua Selatan Maddaremmeng mewakli Pj Papua Selatan mengatakan, pertemuan ini adalah bagian dari komitmen bersama yang diatur dalam Undang-Undang dan Basic Agreement antara Indonesia dan PNG, yang mengharuskan adanya pertemuan tahunan untuk membahas berbagai isu strategis di wilayah perbatasan kedua negara.

"Ini adalah momen penting bagi kami, mengingat posisi Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu daerah perbatasan yang strategis dan penuh potensi untuk mendukung hubungan bilateral yang erat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea," katanya saat membuka pertemuan itu.

Ia menyebut, sebagai negara yang berbatasan langsung sepanjang lebih dari 800 kilo meter dari ujung utara hingga selatan Papua, hubungan Indonesia dan PNG di kawasan perbatasan memiliki nilai yang sangat penting. Karena perbatasan bukan hanya sebuah garis pembatas geografis, tetapi juga jembatan yang menghubungkan budaya, ekonomi, dan hubungan persahabatan antara masyarakat kedua negara.

Menurut Maddaremmeng, dalam konteks pertemuan rutin tahunan BLM antara Pemerintah RI dan Pemerintah PNG yang merupakan bagian dalam pelaksanaan kerja sama internasional di wilayah perbatasan. Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya di wilayah perbatasan negara.

Dikatakan, ada beberapa hal penting yang perlu perlu dibahas bersama dalam penguatan kerja sama antarkedua negara antara lain dibidang keamanan perbatasan. Terkait itu, untuk mencegah segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat mengancam stabilitas wilayah, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas.

Kemudian, pembangunan ekonomi. Terkait ini perlu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui perdagangan lintas batas yang legal dan saling menguntungkan. Selanjutnya, kesejahteraan sosial yakni memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat perbatasan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar.

Lalu kolaborasi budaya. Terkait ini, perlu memperkuat hubungan budaya yang telah lama terjalin antara masyarakat perbatasan di kedua negara. Dia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkrit dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah perbatasan, serta memperkuat sinergi kedua negara dalam mengelola hubungan bilateral. (McMrk/02/Ngr)