Pemprov Riau Paparkan Capaian Kesehatan: Realisasi Anggaran Capai 70,95 Persen

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memaparkan capaian bidang kesehatan dalam rapat bersama DPR RI Komisi IX yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (9/12/2024).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan menyampaikan laporan terkait prioritas dan tantangan di sektor kesehatan.

“Kami bersyukur atas kunjungan dari pimpinan dan anggota DPR RI Komisi IX ke Provinsi Riau. Pertemuan ini adalah wujud perhatian terhadap bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan SDM,” kata Taufiq.

Dalam laporannya, Taufiq menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan melalui APBD tahun 2024. Hingga November 2024, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai 70,95 persen, dengan realisasi fisik sebesar 89,76 persen.

“Alokasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan transparansi di bidang kesehatan,” ujarnya.

Salah satu capaian utama Pemprov Riau adalah penurunan angka stunting. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 13,6 persen, lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 14 persen.

“Kami menargetkan penurunan stunting hingga di bawah sepuluh persen pada akhir tahun 2024, sehingga Riau dapat mencatat capaian yang lebih baik lagi,” tambah Taufiq.

Pemprov Riau juga telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sebesar 98,9 persen, melampaui target nasional sebesar 98 persen.

“Seluruh kabupaten dan kota di Riau telah mencapai predikat UHC, menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi dengan capaian UHC tertinggi,” ungkap Taufiq.

Taufiq menuturkan bahwa Pemprov Riau memberikan perhatian khusus kepada masyarakat tidak mampu, termasuk penyandang gangguan jiwa (ODGJ) dan warga tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Anggaran juga dialokasikan untuk bantuan jaminan kesehatan daerah, yang mencakup biaya untuk penyandang ODGJ, masyarakat tanpa NIK, serta kebutuhan kesehatan yang tidak tercover oleh program JKN,” jelasnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Pemprov Riau dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan strategi yang terfokus pada pengendalian stunting, realisasi anggaran yang optimal, dan pencapaian UHC, Riau terus bergerak menuju pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Mediacenter Riau/bib)