Wawali Tidore Tinjau Pascabanjir: Dermaga Sofifi Butuh Perbaikan Infrastruktur

Tidore, InfoPublik – Wakil Wali Kota (Wawali) Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, melakukan peninjauan wilayah terdampak banjir di Pelabuhan Semut Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada  Minggu (12/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Wawali menyoroti permasalahan yang telah berlangsung lama akibat desain dermaga yang dibangun di dekat muara sungai. Menurutnya, posisi dermaga yang berada di mulut sungai menyebabkan sedimentasi tanah yang terbawa banjir, sehingga mengganggu operasional dermaga.

“Lihat saja, di sisi kanan dermaga Semut Sofifi sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika ini terus dibiarkan, dalam satu atau dua tahun ke depan, dermaga ini akan sepenuhnya tidak bisa difungsikan,” ujar Muhammad Sinen.

Berdasarkan peninjauan, Wawali menyimpulkan bahwa pengalihan muara sungai sejauh 20 meter dari dermaga menjadi solusi utama untuk menyelamatkan Pelabuhan Semut Sofifi. “Nantinya jalur aliran sungai akan digali dan diarahkan ke sisi kanan dermaga agar tidak lagi membawa tanah ke dermaga,” jelasnya.

Pengalihan muara sungai direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2026. Selain itu, untuk mencegah penumpukan sampah akibat banjir, Pemkot Tidore berencana memasang jaring sampah di muara sungai. Hal ini bertujuan untuk menahan sampah agar tidak masuk ke area dermaga.

“Selain itu, setiap tahun harus ada anggaran pengerukan di muara sungai agar sedimentasi tidak menumpuk,” tambahnya.

Pengalihan aliran sungai ini juga memiliki manfaat tambahan, yaitu membuka peluang untuk perluasan terminal Sofifi. Wawali menjelaskan bahwa jalur baru aliran air akan melewati lahan warga, sehingga akan ada proses pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Dinas Perkimtan Kota Tidore.

“Kami akan segera menginstruksikan Dinas Perkimtan untuk mengukur lokasi lahan warga agar proses pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik,” ujar Muhammad Sinen.

Untuk menindaklanjuti rencana ini, Wawali akan memanggil beberapa instansi terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dinas Perkimtan, untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan.

"Pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani permasalahan ini secara komprehensif," pungkasnya. 

(MC Tidore)