- Oleh MC PROV SUMATERA BARAT
- Minggu, 16 Februari 2025 | 06:12 WIB
: Gubernur Sumbar mengikuti FGD terkait program Makan Bergizi Gratis bersama BGN dan Forkopimda Sumbar di Hotel Mercure Padang, Selasa (14/01/2025).
Oleh MC PROV SUMATERA BARAT, Kamis, 16 Januari 2025 | 14:07 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 192
Padang, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan komitmen untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda dalam menyukseskan program tersebut.
Hal itu disampaikannya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran Forkopimda di Hotel Mercure, Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Selasa (14/1/2025).
“Program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kami berkomitmen penuh bersama Forkopimda dan instansi vertikal untuk menyukseskannya. Saya minta OPD di Pemprov Sumbar benar-benar bersemangat menjalankan program ini,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memiliki pengalaman dalam menyediakan makanan bergizi untuk pelajar di 14 sekolah berasrama di Sumbar. Pengalaman ini menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Sebagai langkah awal, Pemprov akan membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, yang akan bertugas menyusun data dan peta sasaran untuk pelaksanaan program ini.
“Bahkan kita bisa melibatkan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Sarana provinsi yang tidak terpakai juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ini bukti nyata komitmen kita,” tambah Mahyeldi.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan panduan teknis dari BGN terkait pelaksanaan MBG. Salah satu poin penting adalah peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis di lapangan.
“Kepada daerah, kami minta fokus pada ketersediaan bahan baku dengan harga stabil, sementara pendanaan program MBG sepenuhnya ditanggung oleh BGN,” jelas Nyoto.
Nyoto juga menekankan pentingnya koordinasi dinas-dinas terkait dengan kementerian di pusat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta seluruh kementerian mendukung keberhasilan program MBG sebagai bagian dari strategi kemandirian pangan nasional.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kendala di lapangan. Menurutnya, rapat-rapat persiapan harus segera diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah yang bisa dilibatkan. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menyukseskan program ini,” tegas Irjen Gatot.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan dukungan penuh untuk pelaksanaan program MBG melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Kesuksesan program ini bergantung pada kepedulian kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Muhidi.
Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, Sumatra Barat optimistis dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)