Pemprov Jabar Simulasikan Efisiensi APBD 2025, Potensi Hemat Rp2 Triliun

Bandung, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memulai simulasi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dirancang untuk memastikan optimalisasi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Rencana efisiensi ini akan fokus pada kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Kami memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Herman di Kota Bandung, Provinsi Jabar pada Senin (27/1/2025).

Simulasi yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan potensi efisiensi lebih dari Rp2 triliun. Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk proyek strategis, seperti:

• Pembangunan jalan dan jembatan.
• Penerangan jalan umum.
• Pemasangan jaringan listrik (elektrifikasi).
• Pembangunan ruang kelas baru.

“Namun, hasil simulasi ini masih bersifat awal. Keputusan final akan ditetapkan oleh Gubernur Jabar bersama DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2025,” ujar Herman.

Herman menekankan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan pelayanan dasar. Sebaliknya, tujuan utama efisiensi adalah meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Efisiensi APBD Jabar 2025 mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Inpres ini menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, termasuk Rp50,596 triliun pada Transfer ke Daerah (TKD).

Presiden menginstruksikan langkah-langkah berikut kepada seluruh kepala daerah:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, studi banding, dan seminar.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.
3. Membatasi honorarium sesuai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
5. Memprioritaskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
6. Memilih hibah secara selektif untuk program yang memiliki dampak nyata.

Instruksi ini menjadi pedoman bagi Pemprov Jabar dalam menyusun APBD 2025 agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Herman memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain meningkatkan alokasi anggaran untuk proyek strategis, langkah ini juga bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan mendukung visi Jawa Barat sebagai provinsi maju dan kompetitif.

“Efisiensi ini tidak hanya tentang penghematan, tetapi bagaimana memaksimalkan manfaat setiap rupiah anggaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Pemprov Jabar optimistis bahwa efisiensi anggaran 2025 akan menciptakan perubahan nyata yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.