Pj Gubernur Kalbar: Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Penanganan Bencana

Pontianak, InfoPublik – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami bencana alam berupa banjir, puting beliung, dan tanah longsor (Bantingsor) di beberapa wilayah pada beberapa waktu lalu. Dalam menanggulangi hal itu, pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana ini untuk meminimalkan dampak yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI,  Pratikno, menegaskan bahwa pencegahan  harus menjadi prioritas, bukan hanya reaksi pascabencana terjadi.

"Kami di pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memaksimalkan pencegahan bencana, agar dampaknya bisa diminimalisir di masa mendatang," jelas Pratikno  usai memimpin Rakor Tanggap Darurat Bencana Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Kamis (30/1/2025).

"Pemerintah terus berupaya meringankan beban masyarakat terdampak dengan berbagai bantuan, baik anggaran maupun alat pendukung, agar jajaran pemerintah, BNPB, dan Forkopimda bisa lebih efektif dalam menangani situasi ini," ujar Menko Pratikno.

Kepala BNPB, Suharyanto, menambahkan pentingnya kesiapan logistik dan infrastruktur tanggap bencana.

"Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, mengingat dalam setahun terdapat ribuan kejadian bencana. Oleh karena itu, perencanaan dan kesiapan sejak dini menjadi sangat krusial," tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta menjadi faktor kunci dalam mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

Kepala BNPB, Mayjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa enam kabupaten di Kalimantan Barat mengalami dampak banjir yang cukup signifikan, yaitu:

• Kabupaten Sambas
• Kabupaten Sanggau
• Kabupaten Bengkayang
• Kabupaten Landak
• Kabupaten Kubu Raya
• Kabupaten Mempawah

"Pemerintah pusat telah memerintahkan agar keenam daerah ini segera mendapat bantuan tanggap darurat, diikuti dengan langkah pemulihan pascabencana," terang Suharyanto.

Ia mencontohkan Kabupaten Sintang, yang berhasil mengatasi masalah banjir sejak 2022 berkat penanganan terpadu antara pemerintah pusat, daerah, swasta, serta kementerian dan lembaga terkait.

"Pelajaran dari Sintang bisa menjadi referensi bagi daerah lain agar langkah penanganan bencana lebih efektif," tambahnya.

Menanggapi kondisi ini, Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menyampaikan bahwa curah hujan tinggi menjadi pemicu utama banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah.

"Beberapa kabupaten/kota di Kalbar telah menetapkan status siaga bencana, sementara Pemprov Kalbar bersama kabupaten/kota terdampak telah menetapkan status tanggap darurat," jelas Harisson.

Untuk membantu masyarakat terdampak, Pemprov Kalbar telah mendirikan posko pelayanan kesehatan di tujuh kabupaten/kota, serta menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, bantuan medis, logistik peralatan tanggap darurat, dan dapur umum bagi pengungsi

Harisson juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Kami berharap upaya pemulihan pascabencana dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalbar," tuturnya.

Dengan sinergi dan koordinasi yang baik, diharapkan penanganan bencana di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Mari kita bersama-sama mendukung upaya penanggulangan bencana dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak," tutup Harisson.

(rfa/ica)