Pemkot Batam dan DPD RI Bahas RUU Hilirisasi, Siap Dukung Ekonomi Nasional

Batam, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.

Sekretaris Kota Batam, Jefridin,  mengatakan Komite II DPD RI menggali masukan dari pemerintah daerah terkait dampak hilirisasi mineral dan batu bara terhadap perekonomian. Mereka ingin mengetahui secara langsung tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini di lapangan.

"Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batu bara. RUU ini diharapkan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan daerah," ujar Jefridin  saat menerima kunjungan Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (3/2/2025).

Jefridin menegaskan bahwa Pemkot Batam mendukung penuh kebijakan hilirisasi, meskipun Batam bukan daerah penghasil mineral atau batu bara.

"Kota Batam lebih fokus pada sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan alih kapal. Namun, kami menyadari bahwa hilirisasi ini berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, Batam siap mendukung pelaksanaan program ini," jelasnya.

Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan daya tarik investasi, Pemkot Batam terus memperbaiki infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investor.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan hilirisasi. Melalui dialog ini, DPD RI ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun mampu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU yang lebih komprehensif dan berdampak positif bagi sektor pertambangan serta ekonomi Indonesia, khususnya Batam," tutup Jefridin.