Pemkab Sergai Ikuti Rapat Kerja DPRD Sumut Bahas Rekrutmen PPPK

Medan, InfoPublik – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Pj Sekdakab) Sergai Rusmiani Purba, mengikuti rapat kerja dan dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Rabu (5/2/2025).

Kegiatan itu bertempat di Aula Lantai I Gedung DPRD Sumut dan dihadiri oleh perwakilan dari 16 kabupaten/kota di Sumut, Forum Tenaga Honor se-Sumatra Utara, serta berbagai instansi terkait.

Pj Sekdakab Sergai Rusmiani Purba turut didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sergai, Dingin Saragih. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumut, Erni Ariyanti, membahas secara rinci berbagai permasalahan yang terkait dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), salah satunya mengenai keluhan dari peserta seleksi PPPK di beberapa daerah di Sumut.

Rusmiani Purba menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK selama ini sudah melalui proses pendataan secara online pada tahapan pertama dan kedua, namun masih terdapat sejumlah pengaduan dari peserta yang merasa proses seleksi belum berjalan sesuai harapan.

“Kami memahami bahwa rekrutmen PPPK merupakan isu yang perlu mendapat perhatian lebih. Banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi merasa khawatir akan nasib mereka ke depannya. Oleh karena itu, rapat ini sangat penting untuk membahas kendala-kendala yang ada sekaligus mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum bagi anggota DPRD dari Komisi A dan Komisi E untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, Forum Tenaga Honor yang terdiri dari sektor pendidikan dan tenaga teknis turut hadir untuk menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka terkait rekrutmen PPPK.

“Kami mendengarkan banyak aspirasi, baik dari DPRD, perwakilan pemerintah daerah, maupun Forum Tenaga Honor. Para tenaga honorer berharap agar proses seleksi PPPK dapat dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan peluang yang nyata bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun,” tambahnya.

Pemkab Sergai, menurut Rusmiani, akan terus berupaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses seleksi ini, dengan mendasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi semua pihak dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Dalam rapat ini, Kepala Kantor Regional VI BKN, Janry H.U.P. Simanungkalit, juga memberikan paparan terkait tahapan dan mekanisme rekrutmen PPPK yang sedang berjalan. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa kendala, pihak BKN berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang transparan dan adil.

“Penjelasan ini kami harapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini muncul dari masyarakat,” ujar Janry.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, dalam sambutannya menekankan bahwa rapat ini adalah bentuk komitmen DPRD untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. "Kami ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat, terutama tenaga honorer, dapat tersampaikan dengan baik dan mendapat perhatian serius," tuturnya.

Melalui rapat itu, diharapkan akan ditemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan seputar rekrutmen PPPK dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Sumatra Utara. (Media Center Sergai/Julia)