Pemkab Sumenep Raih Skor Tertinggi Survei Penilaian Integritas di Jawa Timur

Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil meraih prestasi signifikan dengan mencatatkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 77,58 pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian ini menjadikan Sumenep sebagai daerah dengan skor SPI tertinggi di Jawa Timur. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berhasil menata birokrasi yang bebas dari korupsi dan lebih transparan.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan bahwa hasil SPI yang mencapai 77,58 ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan pengendalian terhadap pengaruh yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan publik.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan,” ujar Bupati Fauzi saat mengikuti Rakor Penguatan Kepala Daerah di Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Meskipun telah meraih pencapaian luar biasa, Bupati Sumenep menekankan agar seluruh perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep tidak cepat merasa puas.

“Kami berharap hasil SPI ini bisa terus meningkat setiap tahun. Kami juga akan terus berupaya memperbaiki kekurangan agar lebih baik lagi,” jelas Fauzi.

Hal itu merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan proses yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Disebutkan dari tujuh dimensi SPI, Kabupaten Sumenep berhasil memperoleh nilai yang sangat baik. Berikut rincian nilai yang diperoleh:

1. Integritas dalam Pelaksanaan Tugas: 75,73

2. Pengelolaan Anggaran: 72,43

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 71,55

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 71,27

5. Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence): 82,23

6. Sosialisasi Antikorupsi: 76,92

7. Transparansi: 87,81

Fokus pada Pengendalian Pengaruh yang Tidak Sehat dalam Pemerintahan, Bupati juga menyoroti pentingnya Trading in Influence, yang merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian SPI.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal dan sistem pelaporan yang efektif guna meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat serta merusak integritas pemerintahan.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen untuk membangun birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan transparan di segala aspek tata kelola pemerintahan.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sumenep menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, serta memastikan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien. (Yasik/Fer)